Tolak Turun ke Jalan, KSPSI Bali Pilih “Jalur” Lain Terkait UU Omnibus Law

Beritabalionline.com – Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali, I Wayan Madra angkat bicara terkait demo menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang berujung ricuh di depan Kantor DPRD Bali dan Kampus Unud Sudirman, Denpasar.

“Kami tidak akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan. Kenapa, Bali ini tidak sama dengan daerah lain, kita ini bekerjanya di sektor jasa pariwisata dan jasa lainnya,” ucapnya, Jumat (9/10/2020) di Denpasar.

Ditambahkan, “Apalagi saat ini tengah pandemi Covid, sudah mereka tidak bekerja karena di PHK atau dirumahkan, nanti kena Covid gara-gara ikut demo. Ini yang menjadi alasan kami tidak mengerahkan massa turun ke jalan”.

Meski tidak akan melakukan aksi demo dengan turun ke jalan kata Mudra, bukan berarti pihaknya menerima pengesahan Omnibus Law oleh DPR RI.

Bahkan dari awal sejak pembahasan atau masih RUU, SPSI Bali menolak dan telah menyampaikan penolakan ke Gubernur Bali agar nantinya dilaporkan ke Jakarta.

Ini dikarenakan isi dari Omnibus Law mendegradasi hak-hak dan merugikan para pekerja.

“Misalnya outsourcing dilakukan ke semua pekerjaan. Sudah itu kontrak, kontrak bisa dilakukan berkali-kali. Padahal, di Undang-undang 13 itu diatur jelas. Kemudian upah serta pesangon, dulu berhenti bekerja akan menerima 32 kali gaji, kalau sekarang dikurangi menjadi 21 kali gaji kalau tidak salah,” sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti terkait mudahnya izin terhadap warga negara asing untuk bekerja di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak kepada pekerja lokal.

Oleh karena itu, pihaknya di Bali mendorong SPSI pusat agar berjuang dengan cara menempuh yudisial review ke Mahkamah Konstitusi. (agw)

BACA JUGA:  Kadus di Payangan Ditemukan Tewas Gantung Diri