Belasan Tahun Menunggu, Pemenang Lelang Penjualan Tanah Ingin Haknya Segera Diberikan

Syahdan (kanan) bersama Suryantama Nasution selaku kuasa hukumnya. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Kasus dugaan mengingkari kesepakatan terhadap pemenang lelang penjualan tanah yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah FSB mulai masuk ke meja Pengadilan Negeri Denpasar.

“Hari ini kami bertemu pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini di Pengadilan Negeri Denpasar. Agendanya yakni mediasi,” kata Suryantama Nasution selaku kuasa hukum korban, Senin (28/9/2020) di Denpasar.

Dalam mediasi yang dihadiri korban bernama Syahdan juga menghadirkan pihak terkait seperti direksi BPR Syari’ah FSB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pemilik tanah yang diwakili kuasa hukumnya.

“Tadi BPR Syari’ah FSB akhirnya mengakui telah terjadi transaksi, dan mengakui bahwa ada kesalahan dalam transaksi yang dilakukan oleh direktur utama sebelumnya,” jelasnya.

Sementara Syahdan mengatakan, dirinya tidak menyangka jika akan menjadi korban. Padahal awalnya ia ingin membantu dengan membeli tanah lantaran sudah salih kenal dengan direktur utama BPR Syari’ah FSB sebelumnya.

Ia juga berharap apa yang telah menjadi haknya dapat segera direalisasikan tanpa ada lagi permasalahan.

“Kalau saya, gak usah panjang-panjang kasih saja apa yang menjadi hak saya karena saya sudah membayar,” ucapnya.

Sebelumnya, BPR Syari’ah FSB diadukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas dugaan mengingkari kesepakatan terhadap pemenang lelang penjualan tanah di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung.

Akibatnya, pemenang lelang bernama Syahdan tidak bisa membangun lahan seluas 100 meter persegi (1 are) yang sudah menjadi haknya.

Kejadian bermula ketika korban ditawari sebidang tanah pada tahun 2006 oleh temannya bernama Saiduddin yang saat itu menjabat sebagai Direktur BPR Syari’ah FSB.

Korban berusaha bertanya kepada Saiduddin mengenai tanah tersebut. Berdasarkan sertifikat, tanah tersebut milik Ir. Erwin Mohammad Fauzi. Erwin merupakan mantan Direktur BPR Syari’ah FSB.

BACA JUGA:  Terlilit Ekonomi, Janda 27 Tahun Nekat Jadi Penjual Sabu

Selain itu, korban melihat informasi mengenai lelang tanah tersebut di sebuah koran cetak pada 10 Oktober 2006. Sehingga dalam benak korban saat itu, tanah yang ditawarkan oleh Saiduddin resmi dilelang oleh BPR Syari’ah FSB.

“Pada saat itu klien kami belum mengetahui dan kurang paham mengapa tanah tersebut dijual. Klien kami hanya berfikir mungkin karena ada masalah internal di BPR Syari’ah FSB,” terang Nasution.

Singkat cerita, korban yang merasa tertarik kemudian mencoba melihat lokasi tanah. Saat itu situasi di sekitar lokasi masih sepi seperti kawasan hutan dan ada akses jalan kecil.

Korban kemudian mengatakan mau membeli tanah tersebut seharga Rp20 juta, dengan rincian sudah termasuk biaya lainnya. Lantaran dianggap menjadi penawar lelang paling tinggi, sehingga korban dinyatakan sebagai pemenang lelang tanah oleh BPR Syari’ah FSB.

Transaksi pembayaran dilakukan sebanyak 4 kali yakni pembayaran pertama Rp500 ribu sebagai uang muka pada 24 Januari 2007, pembayaran kedua pada 13 April 2007 sebesar Rp10 juta, dilanjutkan pembayaran ketiga Rp4,5 juta, dan pembayaran terakhir atau pelunasan Rp5 juta.

Menurut Nasution, alasan korban membayar secara bertahap lantaran ada kekhawatiran tanah yang dibeli tidak didapat dan uangnya hilang.

“Setelah pembayaran kedua, klien kami dijanjikan akan penandatanganan akta jual beli di notaris, namun hal itu tidak terjadi karena ada masalah internal di BPR tersebut,” bebernya.

Sekian lama menunggu, korban tidak juga mendapat haknya. Lucunya, direksi BPR Syari’ah FSB saat ini mengatakan tidak tahu menahu persoalan tersebut. Padahal sudah jelas jika korban dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh BPR Syari’ah FSB.

“Demi hukum, jelas apa yang dijual BPR Syari’ah FSB adalah barang haram. Kenapa haram, karena tidak bisa dialihhakkan,” ucap Nasution.

BACA JUGA:  Bekuk Pengedar, Polisi Temukan Ratusan Butir Ekstasi dan 149 Gram Sabu

Selaku kuasa hukum pihaknya meminta tegas kepada OJK untuk membekukan sementara operasional BPR Syari’ah FSB, serta meminta kerugian-kerugian yang harus dibayarkan oleh BPR Syari’ah FSB melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

“Gugatan telah kami masukkan ke PN Denpasar, dan tentunya apa yang kami minta setidaknya adalah penggantian yang setara dengan nilai bidang tanah tersebut. Selain itu ada juga hal-hal yang merusak nama baik klien kami, di mana sebelumnya klien kami disomasi oleh pemilik sertifikat karena dianggap menggelapkan sertifikat, padahal sertifikat tersebut diserahkan oleh pihak BPR,” tegasnya. (agw)