Rapat Paripurna APBD Perubahan 2020, PAD Kabupaten Karangasem Turun 19,87 Persen

Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri saat rapat paripurna APBD perubahan.(foto: ist)

Beritabalionline.com – APBD Perubahan tahun 2020 akhirnya disepakati dalam rapat Paripurna yang berlangsung, Selasa (22/9/2020) siang di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana dan dihadiri langsung oleh Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri mengagendakan pengambilan keputusan serta penyampaian laporan tersebut disepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.481.818.329.109,58.

Jumlah tersebut turun 9,31 persen atau sebesar Rp.152.120.366.640,41 dari anggaran induk yang direncanakan sebesar Rp. 1.633.938.695.749,99.
Selain itu, juga terjadi penurunan terhadap PAD dimana pada anggaran induk dipasang sebesar Rp.259.456.397.933. Turun 19,87 persen sehingga pada anggaran perubahan tahun 2020 dipasang menjadi Rp. 207.905.900.114,20.

Belanja daerah dalam APBD Perubahan 2020 dipasang sebesar Rp. 1.584.642.641.646,11. Surplus atau Defiisit sebesar Rp. 102.824.312.354,53. Pembiayaan Daerah dalam APBD perubahan 2020, meliputi, Penerimaan sebesar Rp. 102.969.312.354,53. Pengeluaran sebesar Rp. 145.000.000,00 dan Pembiayaan Neto Rp. 102.824.312.354,53.

Sementara itu, dalam penyampaian laporan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Karangasem yang di bacakan oleh, I Nengah Songkob terungkap berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang sebelumnya telah di sampaikan oleh wakil Bupati Karangasem telah mendapat pembahasan bersama anggota DPRD dan eksekutif serta dengan pertimbangan-pertimbangan dan hasil Rapat intern Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Karangasem terhadap Raperda pada prinsipnya telah menyetujui untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) oleh semua Fraksi DPRD yakni fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindara, Fraksi Nawa Satya partai Nasdem dan Catur Warna.

Hanya saja, seluruh fraksi menyepakati ada beberapa catatan yang diberikan diantaranya, Pemerintah Daerah dalam menjalankan program serta pelaksanaan anggaran agar dilakukan secara transparansi, sesuai aturan yang berlaku, efesien, serta adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran serta di tengah pandemi Covid 19, Pemerintah Daerah harus fokus dalam hal penanganan bencana pandemi ini dan pengalokasian dana baik dalam hal penanganan maupun pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

BACA JUGA:  Bupati dan DPRD Tabanan Sepakat Ranperda APBD 2021 Jadi Perda

Selain itu, diharapkan juga agar pemerintah daerah dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari seluruh unsur pendapatan daerah terutama yang memiliki potensi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, BUMD, dan lainnya sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan serta terus menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan daerah.

Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam pidato akhirnya menyampaikan, setelah mendapat pembahasan yang seksama melalui beberapa tahapan oleh Dewan yang terhormat, pada prinsipnya masing-masing Fraksi dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas, yang diajukan pada tanggal 18 September 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya seluruh dewan telah melaksanakan pembahasan sehingga berjalan dengan lancar,” kata Mas Sumatri.

Setelah mendapat persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Be|anja Daerah Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya pihaknya akan menyampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapat evaluasi.

Suasana paripurna juga dihiasi momen perpisahan Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana. Politisi PDIP asal Kecamatan Abang itu menyatakan pamit di hadapan seluruh anggota DPRD Karangasem beserta bupati dan jajaran eksekutif  karena maju sebagai calon bupati Karangasem bertandem dengan I Wayan Artha Dipa, wajib menanggalkan jabatannya sebagai anggota DPRD sekaligus ketua setelah penetapan pasangan calon dilakukan KPU Karangasem, Rabu (23/9).

Terkait siapa pengganti antarwaktu (PAW), dia masih menunggu SK pemberhentian seraya rembug di internal DPC PDIP Karangasem. Nanti PDIP mengajukan nama pengganti ke sekretariat dewan, untuk selanjutnya diteruskan ke KPU,  untuk pengganti Gede Dana sesuai hasil Pileg 2019.

Sekretaris DPRD Karangasem I Wayan Ardika mengakui, surat pengunduran diri Gede Dana sudah dilayangkan ke sekretariat DPRD Karangasem per Selasa (22/9). Pihaknya langsung bersurat ke KPU. Nanti akan ada surat penetapan dari Gubernur Bali terkait pengunduran Gede Dana. (tim)