Kapolri Terbitkan Maklumat Protokol Kesehatan Covid-19 Pilkada Serentak 2020

Kapolri Jenderal Idham Azis. (FOTO : Istimewa)

Beritabalionline.com – Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020.

“Pertama bahwa Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” terang Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Dijelaskan Argo, aturan tersebut tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor: Mak/3/IX/2020. Hal itu demi mendukung arahan Presiden Joko widodo (Jokowi) pada 7 September 2020 bahwa masyarakat perlu mewaspadai munculnya klaster Pilkada.

“Tentunya kita keluarkan agar menekan sekecil mungkin ditahapan klaster pilkada,” katanya.

Adapun isi Maklumat Kapolri terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pilkada 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara Pilkada 2020, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat,

a. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19

b. Penyelenggara Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan

c. pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. (itn)