Kuasa Hukum Jerinx Ajukan Permohonan Pergantian Majelis Hakim

Terdakwa Jerinx dikawal petugas saat di Polda Bali. (FOTO : Ist)

Beritabalionline.com – Penasihat hukum terdakwa I Gede Ari Astina yang akrab disapa Jerinx, Wayan Gendo Suardana, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Denpasar untuk mengajukan  permohonan pergantian majelis hakim yang menangani kasus Jerinx, Senin (14/9/2020).

“Hari ini, kita mengajukan permohonan pergantian majelis hakim perkara Jerinx. Ada dua hal alasan besar terkait dengan kasus ini,” kata Gendo kepada wartawan di PN Denpasar.

Menurut Gendo, alasan pihaknya mengajukan pergantian majelis hakim karena menduga majelis hakim memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap perkara yang diperiksa dan diadili oleh kliennya. Selain itu, majelis hakim dianggap tidak independen seakan-akan dibawah tekanan.

“Hal ini kami bisa dalilkan. Karena, dalam persidangan perdana majelis hakim itu bisa dilihat di rekaman sidang menit ke 26 detik ke 12 sampai dengan menit ke 26 detik ke 58,” terangnya.

Ia menyebutkan, dalam rekaman itu majelis hakim kurang lebih menyampaikan bahwa, “Sesuai dengan surat keberadaan saudara terdakwa berdasarkan hukum yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan majelis hakim dan penanganan saudara sudah diterima dan sudah diteruskan kepada majelis hakim,”.

Selain itu, menurutnya Ketua Pengadilan Negeri, juga sudah melakukan press rilisnya pada 7 September 2020 lalu. Kemudian, disampaikan permasalahan dan tetap berkomitmen untuk melakukan persidangan secara online.

“Lalu dari menit ke 26 detik ke 59 sampai menit 29 detik ke 35, ketua majelis juga menyampaikan dasar hukumnya dan yang terakhir sebagai kelanjutan yang dari tadi, menyatakan bahwa demikian, yang kami (pedomani) sehingga persidangan ini telah dilaksanakan melalui telekonference atau secara online. Demikian pendapat dari majelis hakim,” ujar Gendo.

BACA JUGA:  Cabuli ABG, Kuli Bangunan Diganjar Hukuman 5 Tahun Penjara

Menurut Gendo, pernyataan ketua majelis hakim ini diduga tidak independen, tidak bebas dan punya kepentingan. Karena yang dijadikan dasar adalah komitmen dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk tetap menyelenggarakan online dan kemudian itu dijadikan dasar oleh majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menetapkan persidangan online.

“Kami menilai ini, punya konflik kepentingan langsung. Konflik kepentingan ini walaupun secara tidak langsung majelis hakim juga mengalami konflik yuridis, cara berpikirnya itu kemudian konflik karena menempatkan MoU berada seolah-olah di atas KUHAP sebagai Undang-undang yang mengatur hukum acara,” imbuh mantan aktivis ini.

Gendo juga menyampaikan, selain majelis hakim diduga punya kepentingan atau konflik kepentingan secara tidak langsung atau tidak independen serta tidak bebas. “Kami berpendapat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara secara sengaja melanggar dan menyimpangkan hukum acara pidana,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, pada saat Jerinx selaku terdakwa menyatakan dirinya keluar persidangan dan diizinkan oleh ketua majelis, saat itu Jerinx menolak sidang online dan menyatakan keluar dari ruang sidang.

“Ketua majelis menyatakan iya. Beliau mengiyakan pada saat beliau mengiyakan dan kemudian Jerinx walk out dan selalu kuasa hukum juga walk out. Seharusnya, yang dilakukan (majelis hakim) mengacu pada pasal 154 ayat 4 dan 6, menunda sidang dan memanggil kembali terdakwa secara patut,” demikian Gendo.

“Kemudian, setelah ditunda baru kembali lagi dan dibacakan surat dakwaan. Tapi kenyataannya kemarin dipaksakan surat dakwaan dibacakan tanpa kehadiran terdakwa,” imbuh Gendo. (ist)