Oknum Pegawai Disdukcapil Gianyar Palsukan Akta Cerai

ilustrasi.

Beritabalionline.com – salah satu oknum pegai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gianyar diduga menerbitkan akta cerai palsu. Hal tersebut terungkap di Pegadilan Negeri Gianyar.

Kasi Perkawinan dan Perceraian Disdukcapil Gianyar Susilawati mengaku kecolongan dengan akta perceraian palsu yang terungkap di Pengadilan Negeri Gianyar.

“Akta itu keluar tanpa sepengetahuan saya dan juga kepala dinas. Kami sudah meminta datanya agar dihapus karena tidak sesuai putusan pengadilan. Ini jadi PR kami,” kata Susilawati.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gianyar, Gede Bayangkara mengatakan, pihaknya telah menemukan cukup bukti, terkait proses akta perceraian tersebut bisa tercetak di Disdukcapil.

Kata dia, ada indikasi penggunaan password tanpa sepengetahuan user.

Oknum nakal tersebut, lanjutnya, seorang Tenaga Harian Lepas (THL) inisial I Gusti BD, yang sudah mengabdi belasan tahun.

“(Password) ini diduga diintip, dicuri. Karena username bisa dipakai di semua komputer. Sebenarnya ini tidak boleh dilakukan, maka itu saya sebut akta perceraian ini bodong. Sekarang sudah diganti pasword-nya. Bukti fisik akta perceraian sudah kami minta yang bersangkutan bawa ke sini,” ujarnya.

Terkait tindak lanjut terhadap oknum THL tersebut, Bayangkara mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo, Rabu (2/9/2020), menegaskan, tidak ada satupun perkara gugatan permohonan di PN Gianyar tanpa melalui prosedur hukum acara.

“Aparatur pengadilan tidak boleh menyimpangi hukum acara tersebut. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan, dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” ujar Wawan.

Wawan pun mempertanyakan eksistensi Tim Saber Pungli, kenapa hal tersebut bisa terjadi.

BACA JUGA:  Imbau Masyarakat Tabanan Tetap Tenang, Wabup Tabanan Siapkan Bilik Disinfektan

Sebab bisa saja, akta tersebut dikeluarkan dengan cara ilegal karena adanya bayaran. (yes)