Realisasi Penyaluran KUR di Bali Capai Rp89,2 Triliun untuk 2,67 Juta Debitur

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) saat menyerahkan sejumlah CSR kepada pelaku UMKM lokal di Bali.

Beritabalionline.com – Hingga 31 Juli 2020, perkembangan kinerja penyaluran KUR di Provinsi Bali terealisasi sebesar Rp 2,99 triliun dan diberikan kepada 60.390 debitur. Sementara total outstanding sebesar Rp 7,29 triliun diberikan kepada 559.866 debitur dengan Non Performing Loan (NPL) terjaga pada level yang rendah (0,52%).

Adapun realisasi penyaluran KUR secara keseluruhan hingga 31 Juli 2020 mencapai sebesar Rp 89,2 triliun diberikan kepada 2,67 juta debitur sehingga total outstanding sebesar Rp 167,87 triliun dengan NPL tetap terjaga yaitu 1,07%.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerjanya selama dua hari (21-22 Agustus 2020) di Bali setelah sehari sebelumnya membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) di Nusa Dua, Jumat (21/8/2020).

Sebagai informasi, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memulihkan UMKM pada masa pandemi Covid-19 diantaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dari total biaya penanganan Covid-19 Rp 695,20 triliun.

“Program PEN terus didorong untuk membantu masyarakat produktif memulihkan dan membangkitkan UMKM dan menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi, mengingat peranan UMKM yang sangat besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga.

Upaya Pemerintah berikutnya yaitu memberikan relaksasi kebijakan penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR dari 6% selama 3 bulan dan 3% selama 3 bulan, menjadi sebesar 6% sampai dengan Desember 2020. Upaya ini dilakukan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan kemampuan UMKM terhadap akses pembiayaan.

BACA JUGA:  188 Koperasi di Tabanan Cairkan Stimulus Provinsi Bali

Langkah selanjutnya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong UMKM menumbuhkan kegiatan ekonomi yaitu menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60%.

Upaya berikutnya yaitu Pemerintah menetapkan skema KUR Super Mikro yang utamanya menyasar pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.

“Berbagai langkah ini diharapkan dapat memberikan penguatan bagi UMKM untuk bertahan dan bangkit pada masa Covid-19,” tutur Airlangga.

Airlangga berharap sinergi yang kuat antara program pemerintah melalui Kemenko Perekonomian  dengan  Pemerintah  Daerah,  penyalur  KUR,  dan  penjamin  KUR  dalam membangkitkan kembali aktivitas usaha UMKM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Ia juga berharap penyaluran KUR hari ini dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Saya berharap upaya optimalisasi penyaluran KUR kepada UMKM lokal ini dapat memperkuat ekonomi  lokal  untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” tutur Airlangga.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta Wakil  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi. (ist)