Gubernur Koster Dukung Proses Hukum Penegakan Protokol Kesehatan

Beritabalionline.com – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan dukungan kepada Polda Bali untuk menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, termasuk melalui proses hukum. Demikian disampaikan Koster dalam keterangan pers tertulisnya, yang diterima beritabalionline.com,  di Dennpasar, Kamis (13/8/2020).

Koster menjelaskan, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Munculnya rangkaian kebijakan tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI agar pemerintah daerah menangani pandemi Covid-19 dengan baik. “Saat yang bersamaan segera melakukan upaya percepatan pemulihan perekonomian demi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Begitu juga untuk di Provinsi Bali,” ujarnya.

Selanjutnya Koster yang juga ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali menguraikan deretan kebijakan baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun Pemprov Bali.

Dari pemerintah pusat antara lain Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Di Kepres itu, menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kemudian, Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Kemudian, penanggulangannya dilaksanakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.

Berikutnya, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Di sana diatur, setiap individu yang melakukan perjalanan dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus memenuhi peryaratan. Di antaranya menunjukkan Surat Keterangan Uji Test PCR dengan hasil negatif. Atau, Surat Keterangan Uji Rapid Test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.

Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres ini berisi peningkatan sosialisasi secara massif penerapan Protokol Kesehatan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

BACA JUGA:  Untuk Pelestarian Lingkungan, Pemprov Bali Godok Regulasi Perlindungan Sumber Air

Masih di inpres yang sama, pemerintah daerah ditugaskan untuk menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mewajibkan pelindungan kesehatan individu dan masyarakat dengan menggunakan masker, mencuci tangan, pembatasan interaksi fisik, dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Sedangkan untuk aturan yang diterbitkan Pemprov Bali antara lain Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 305 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali Dalam Masa Adaptasi Kehidupan Era Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Surat edaran ini berisi antara lain mewajibkan pelaku perjalanan menunjukkan Surat Keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR, atau Surat Keterangan hasil non reaktif uji Rapid Test dengan masa berlaku 14 hari, sejak tanggal dikeluarkan.

Surat edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Surat Edaran ini berisi antara lain penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru pada 14 sektor.

Kemudian Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 15243 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Wisatawan Nusantara Berkunjung Ke Bali. Surat edaran ini berisi antara lain bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR. Minimum hasil non-reaktif rapid test dari instansi yang berwenang yang berlaku paling lama 14 hari sejak surat keterangan tersebut dikeluarkan.

“Maksud dan tujuan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan penanganan Covid-19 antara lain pertama, bahwa pandemi Covid-19 telah menimpa sebanyak 215 negara di dunia, sehingga masing-masing negara berupaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan memberlakukan berbagai pembatasan aktivitas warganya,” jelasnya.

Pembatasan aktivitas itu, sambungnya, seperti menerapkan lockdown, melarang warganya bepergian ke luar negeri, melakukan pencegahan dengan uji swab berbasis PCR atau rapid test.

“Bahkan sejumlah negara menerapkan kebijakan yang sangat ketat untuk melindungi warganya agar terhindar dari penularan Covid-19 karena telah menimbulkan banyak korban jiwa,” tegasnya.

BACA JUGA:  Bupati Eka Keluarkan Surat Edaran Tutup Fasum di Tabanan

Kedua, lanjut Koster, Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi warganya yakni dengan menerapkan berbagai kebijakan. Sehingga warga terhindar dari penularan Covid-19 dan menghindari korban jiwa karena kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Semua komponen masyarakat wajib mentaati kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali untuk mencegah penularan yang lebih massif COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Terhadap beberapa komponen masyarakat yang tidak menaati kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali, hendaknya dipahami dengan sebaik-baiknya karena dapat membahayakan kesehatan bahkan mengancam jiwanya sendiri dan orang lain,” tukasnya.

Dia menambahkan, dalam konteks untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali bersama aparat penegak hukum harus melakukan upaya penegakan hukum agar masyarakat berperilaku tertib dan disiplin menaati Protokol Kesehatan.

Menurutnya, munculnya sikap dan aksi penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali seperti  menolak pemberlakuan uji rapid test dan uji swab berbasis PCR, dan tidak menggunakan masker merupakan sikap dan aksi yang sangat bertentangan dengan upaya melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat itu sendiri.

“Oleh karena itu aparat penegak hukum sepantasnya mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang secara terang-terangan melakukan sikap dan aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut,” sambungnya.

Sejalan dengan itu, adanya sikap dan aksi secara terbuka untuk menolak rapid test dan uji swab berbasis PCR yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan masyarakat Bali sangat disesalkan. Karena sikap dan aksi tersebut dapat mempengaruhi ketaatan masyarakat untuk disiplin mengikuti kebijakan pemerintah.

Selain itu, dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa dirinya sendiri dan masyarakat lainnya. Bahkan aksi tersebut telah merusak citra Bali yang selama ini dikenal dengan masyarakat yang disiplin dan loyal terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:  Dalam Setahun, Dua Pria Asal Jepang Tewas Gantung Diri di Denpasar

“Adanya sikap dan aksi penolakan seperti itu juga menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia dan dunia terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang tengah bekerja keras menangani Covid-19,” ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.

Karena itu, selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, dia dan seluruh jajarannya mendukung penuh tindakan tegas dari Kapolda Bali dan pihak-pihak terkait untuk melakukan proses hukum terhadap siapa pun yang menolak kebijakan pemerintah.

“Proses hukum tersebut diharapkan akan memberi pelajaran dan penyadaran kepada semua pihak yang tidak mentaati kebijakan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan jiwa masyarakat. Agar sikap dan aksi penolakan seperti itu tidak ditiru dan tidak terulang di Bali,” imbuhnya.

Pada pernyataan yang sama, Koster juga mengimbau seluruh komponen masyarakat Bali agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak siapapun juga melalui media sosial; secara bersama-sama menghormati dan mendukung proses hukum yang dilaksanakan oleh Polda Bali beserta jajarannya.

Kemudian, tertib dan disiplin dengan penuh rasa tanggung jawab bersama mentaati Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19; selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Serta, sambung dia, mendukung kebijakan dan langkah-langkah kerja keras Pemerintah Pusat maupun Pemprov Bali terhadap penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19. Meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian pasien Covid-19. Serta di saat yang sama segera melakukan  upaya pemulihan perekonomian Bali. (rls)