PWI dan SMSI Bali Dorong KPU Kedepankan Aspek Legalitas Terkait Kerjasama dengan Media

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat diwawancara wartawan. (FOTO : Ist)

Beritabalionline.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan meyakini peran media sangat penting dalam menyosialisasikan tahapan Pilkada Serentak 2020, karena saat pandemi Covid-19 kegiatan melibatkan massa dalam jumlah banyak diminimalisasi.

“Di saat kita mengurangi kegiatan yang melibatkan massa banyak, kita perlu mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Oleh karena itu,  kehadiran media massa seperti media online dan lainnya, sangat dibutuhkan,” ucap I Dewa Agung Gede Lidartawan, Jumat 7 Agustus 2020.

Saat media gathering di Kantor KPU Provinsi Bali itu, Lidartawan mempersilakan KPU Kabupaten dan Kota di Bali yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun ini menjalin aliansi strategis dengan media massa dalam melakukan sosialisasi terhadap tahapan yang akan, sedang dan sudah dilakukannya.

Seperti diketahui, pada Pilkada Serentak 2020 ada enam kabupaten dan kota di Bali yang melaksanakannya, yakni  Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar.

Lidartawan mengatakan, saat ini sosialisasi tahapan Pilkada Serentak tidak mungkin dilakukan dengan tatap muka. Sebagai gantinya, lanjut dia, dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dalam format digital. Termasuk, menggandeng media online, elektronik maupun cetak.

Tidak saja dalam sosialisasi tahapan Pilkada, dalam penghitungan perolehan suara nantinya akan dilakukan secara elektronik, dan ini sudah disetujui KPU RI serta menjadi pilot project, sehingga peran media massa terutama media online sangat diperlukan. KPU Bali sendiri, kata dia, menargetkan partisipasi pemilih mencapai 85 persen.

“Kan, media lah yang bisa membantu kita. Tentunya, ada sejumlah prosedur yang harus dilalui, dan itu memerlukan proses administrasi yang nanti akan dibagi oleh kabupaten/kota. Di situ (kabupaten dan kota penyelenggara pilkada) ada anggaran, silakan dimanfaatkan, tetap dengan legal bukan ilegal,” ujar Lidartawan.

BACA JUGA:  Minimnya Sosialisasi Picu Masyarakat Terpapar Covid Enggan Dibawa ke Tempat Isoter

Sementara, Ketua PWI Provinsi Bali IGMB Dwikora Putra yang hadir dalam media gathering mengatakan, dalam menggandeng media partner, KPU perlu melihat legalitas badan hukum media.

“Yang bisa dipakai palang pintu untuk kerja sama, media yang memiliki badan hukum pers. Legalitas hukum yang wajib adalah PT, koperasi dan yayasan, itupun klausulnya bergerak di bidang pers,” jelas Dwikora Putra.

Peraturan Dewan Pers No 3 Tahun 2019, kata dia,  menyebutkan untuk mendirikan perusahaan pers, pimpinan redaksi harus mengantongi sertifikasi wartawan utama.  “Itu bisa ditambahkan sebagai syarat. Kalau terlalu saklek, sedikit sekali media yang mensosialisasikan Pilkada Serentak nanti,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali Emanuel Dewata Oja mengatakan, momen Pilkada bisa menjadi peluang media menjalin kerja sama dengan KPU untuk sosialisasi.

Namun pihaknya tidak menutup mata, jumlah media online di Bali sampai saat ini tercatat ada 500-600 portal berita, termasuk media online nasional. Emanuel Dewata Oja atau akrab disapa Edo ini mengatakan, kelengkapan struktur dan badan hukum sebuah portal berita  harus terpenuhi terlebih dulu.

“Teman-teman kita minta supaya, kalau mau kerja sama ya, tahu diri lah, mesti melengkapi segala hal itu, yang sesuai peraturan dewan pers,” harap pria asal Nusa Tenggara Timur ini. (ist)