92,68 Persen Penduduk Bali Terdaftar dalam Program JKN- KIS

Diskusi Media dengan topik “Bersama Mengawal Implementasi Program JKN-KIS di Provinsi Bali” (Sosialisasi Perpres No 64 Tahun 2020) di Alam Puisi Vila, Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Sebanyak 92,68 persen penduduk Bali atau sekitar 3.936.446 jiwa per 30 Juni 2020, terdaftar dalam program Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN- KIS).

Bahkan, dari sembilan kabupaten/Kota di Bali, ada lima kabupaten masuk katagori Universal Health Coverage (UHC) dimana keikutsertaan warganya diatas 95 persen. Hal itu disampaikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTT dan NTB, Beno Herman dalam acara media gathering di Villa Alam Puisi banjar Sembuwuk, Pejeng,Tampaksiring, Gianyar, Bali, Kamis (30/7/2020).

Kelima kabupaten tersebut masing- masing Badung, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Jembrana. Sedangkan jumlah total penduduk Indonesia yang tercatat ikut JKN-KIS hingga akhir Juni 2020 sebanyak 221 jiwa.

Beno Herman menegaskan, mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Beno Herman menambahkan, bahwa pemerintah sangat menghargai keputusan MA dan pertimbangannya MA yang mendorong Pemerintah memperhatikan ekosistem JKN secara menyeluruh agar program JKN dapat berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan MA tersebut serta mempertimbangkan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

BACA JUGA:  Tenggak Cairan Pemutih, Pemuda Ditemukan Sekarat di Pinggir Jalan

Beno menekankan, bahwa penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) besaran iuran masih mengacu pada Perpres Nomor 75 tahun 2019.

“Sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran segmen PBPU/BP terdapat penyesuaian iuran yang telah diberlakukan per 1 Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 iuran peserta segmen PBBU/BP kelas 1 sebesar Rp.150.000, kelas 2 sebesar Rp.100.000 dan kelas 3 sebesar Rp.42.000 terdiri dari Rp.25.500 dibayarkan oleh peserta dan Rp.16.500 adalah subsidi dari Pemerintah,” jelas Beno.
Sejalan dengan hal tersebut, Beno menambahkan, mulai 1 Januari 2021 dan seterusnya, iuran peserta segmen PBPU/BP kelas 1 sebesar Rp.150.000, kelas 2 sebesar Rp.100.000 dan kelas 3 sebesar Rp.42.000 terdiri dari Rp.35.000 dibayarkan oleh peserta dan Rp.7.000 adalah subsidi dari Pemerintah.

“ Terkait dengan iuran peserta Segmen PBI JK dan PPU pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 masih mengacu pada Perpres Nomor 75 tahun 2019 yaitu untuk segmen PBI JK sebesar Rp.42.000 per orang perbulan dan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat dan untuk peserta PBPU Pemda iurannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada kelas 3 peserta PBPU, sedangkan untuk segmen PPU sebesar 5 persen dari upah yang terdiri dari 4 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung pekerja dengan batas upah paling tinggi sebesar Rp.12.000.000 dan batas paling rendah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),” jelas Beno. (yes)