Setelah Brigjen Pol Prasetijo, Giliran Oknum Jaksa Dicopot Terkait Pertemuan dengan Djoko Tjandra

Koruptor kakap Bank Bali, Djoko Tjandra. (FOTO : Istimewa)

Beritabalionline.com – Kasus jejak buronan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra yang hingga kini belum kunjung terungkap, telah berakibat pencopotan sejumlah pejabat publik. Buronan tersebut sempat mengjungi Indonesia pada pertengahan Juni lalu.

Diawali dari Lurah Grogol Selatan yang membantu menerbitkan KTP-El, lalu menyusu Brigjen Pol Prasetijo Utomo dicopot pula dari jabatannya setelah menyalahgunakan jabatan dengan menerbitkan surat jalan bagi Djoko.

Yang terbaru, adalah Kejaksaan Agung (Kejakgung) yang mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejakgung. Pinangki dicopot karena dianggap terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pinangki dalam penyelidikan internal Kejakgung terbukti melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin. Di antara sembilan perjalanan tersebut adalah pertemuan Pinangki dengan Djoko Tjandra. Kejakgung menyimpulkan hal tersebut setelah memeriksa pengacara Djoko, Anita Kolopaking.

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengapresiasi pencopotan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Namun menurutnya, pencopotan itu dinilai tidak cukup.

“Kejaksaan perlu menelisik dan menganalisis apakah ada indikasi tindak pidana seperti suap atau gratifikasi atau tidak dalam hubungan antara jaksa tersebut dengan Djoko Tjandra atau ada tidak unsur pidana umumnya,” ujarnya, Kamis (30/7/2020).

Menurutnya, bila terjadi suap atau korupsi oleh Pinangki dalam perkara Djoko Tjandra ini, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ikut turun tangan. Sedangkan apabila ada dugaan tindak pidana umum, maka Polri juga harus ikut turun tangan.

“Logikanya tentu ada sesuatu kalau seorang penegak hukum sampai berkali-kali ketemu seorang buronan di LN tanpa ada maksud apa pun,” imbuhnya. (itn)