Pulihkan Ekonomi Bali, Gubernur Dorong Penguatan Produk Lokal

Gubernur Koster paparkan kebijakan terkait pemulihan ekonomi di Bali. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Pandemi Covid-19 telah berdampak secara ekonomi dan sosial yang mengakibatkan menurunnya pemasaran produk pertanian, perikanan dan industri lokal masyarakat Bali.

“Pemerintah Daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, dan pihak swasta harus hadir dan peduli secara bersama-sama dalam melindungi para petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Gubernur Bali Wayan Koster kepada awak media, Rabu (22/7/2020) di Denpasar.

Terkait hal ini, Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Implementasinya berupa program Pasar Gotong Royong Krama Bali yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, dan pihak swasta dengan mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli produk pangan dan sandang Krama Bali.

Produk pangan yang dimaksud adalah pangan yang menjadi kebutuhan dasar yang dikonsumsi sehari-hari.

“Tujuannya guna mempercepat pemulihan perekonomian rakyat dengan memfasilitasi pemasaran produk pertanian, perikanan, dan industri lokal masyarakat Bali,” paparnya.

Pasar Gotong Royong Pangan Krama Bali dibuka pada hari kerja, setiap hari Jumat mulai pukul 07.00 Wita hingga selesai. Khusus hari Jumat setiap awal bulan, Pasar Gotong Royong Krama Bali selain menjual produk pangan juga menjual produk sandang Krama Bali.

“Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang berstatus PNS berkewajiban berbelanja sekurang-kurangnya 10 persen dari gaji per bulan, yang dibelanjakan dengan pengaturan secara proporsional setiap hari Jumat dalam sebulan di Pasar Gotong Royong Krama Bali,” paparnya.

Menurut Gubernur, dengan diwajibkan para PNS berbelanja yakni untuk meningkatkan kepedulian pegawai dan karyawan, serta kesadaran masyarakat secara bergotong-royong membantu petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menggunakan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal masyarakat Bali.

BACA JUGA:  Pemkot Denpasar Gelar Expose Pembangunan Ekonomi Inklusif

“Untuk yang pegawai kontrak ya menyesuaikan karena gaji mereka kan kecil. Kalau yang PNS, minimal sebulan belanja 10 persen dari gaji,” ucap Gubernur.

Ditambahkan, kegiatan ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat koordinasi Gubernur se Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2020.

“Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali,” tegasnya. (agw)