Sengketa Pura Berusia Ratusan Tahun Resahkan Warga Desa Adat Canggu

Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh yang menjadi sengketa. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Warga desa Adat Canggu resah. Ini menyusul Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh yang ada di Banjar Babakan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung terancam punah.

Wajar jika warga merasa khawatir lantaran pura berusia ratusan tahun yang berdiri di areal lahan seluas 20,5 are ini diklaim sebagai tanah waris empat warga, yakni Kornelius I Wayan Mega (63), Thomas I Nengah Suprata (60), I Wayan Emilius (51), dan I Nyoman Bernadus (51).

“Saat ini sedang berproses. Tadi majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS),” terang kuasa hukum pengempon Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh, I Wayan Bagiarta, Senin (20/7/2020) di Canggu, Badung.

Persoalan ini jelas Wayan Bagiarta yang didampingi tim kuasa hukum lain seperti I Komang Darmasaya, I Made Adi Seraya, I Made Wirayawan dan Ida Bagus Gaga Aditya Prayudha, sudah berlangsung cukup lama.

Awalnya, para pengempon pura (selaku penggugat) berencana mengurus sertifikat tanah pura lantaran ada program prona dari pemerintah pusat pada tahun 2014 silam.

Namun saat itu Kornelius I Wayan Mega dan tiga orang lainnya (pihak tergugat) menghalang-halangi proses pensertifikatan tanah dengan alasan mereka merupakan hak waris atas tanah tersebut.

Padahal di satu sisi, Kornelius I Wayan Mega, Thomas I Nengah Suprata, I Wayan Emilius, dan I Nyoman Bernadus (51) keluar dari agama hindu.

“Kalau dari keterangan ahli sesuai hukum adat, ketika seseorang meninggalkan hak dan kewajibannya seperti berpindah dari agama Hindu, maka dia disebut ninggal kedaton penuh,” kata Bagiarta.

“Artinya, karena mereka (pihak tergugat) tidak bisa lagi melakukan kewajiban, maka haknya secara otomatis hilang,” tegasnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS) di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh. Sidang ini merupakan tindak lanjut atas kasus sengketa waris Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh yang diempon sebanyak 52 KK ini.

BACA JUGA:  Bupati Mahayastra Bagikan Sembako untuk 3.606 KK Yang Sempat Tercecer

“Pemeriksaan Setempat merupakan rangkaian pemeriksaan perkara perdata yang wajib dilakukan oleh majelis hakim,” terang humas PN Denpasar I Made Pasek.

Dijelaskan, majelis hakim memeriksa seluruh obyek yang menjadi sengketa mulai dari luas tanah, bangunan pura serta lainnya. Pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum mengambil keputusan.

Made Pasek menyatakan, kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat diberi waktu sampai minggu depan apabila ingin mengajukan bukti tambahan.

“Tanggal 27 Juli para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan kalau ada,” tegasnya.

Sementara saat majelis hakim menggelar sidang Pemeriksaan Setempat, ratusan warga dengan mengenakan pakaian adat berkumpul di beberapa titik desa Canggu.

Kendati demikian, kehadiran warga tidak sampai mengganggu proses sidang Pemeriksaan Setempat oleh majelis hakim yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PN Denpasar I Wayan Gede Rumega. (agw)