Presiden Jokowi Bakal Hapus 18 Lembaga atau Komisi Dalam Waktu Dekat

Presiden Joko Widodo.

Beritabalionline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dalam waktu dekat akan merampingkan beberapa lembaga atau komisi. Dia menjelaskan, ada 18 lembaga atau komisi yang akan dihapus.

“Dalam waktu dekat ini ada 18,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020).

Namun Jokowi tidak merinci lembaga atau komisi mana saja yang akan dihapus. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menerangkan, perampingan dilakukan agar membuat kinerja birokrasi pemerintah jadi lebih baik.

“Semakin ramping organisasi ya cost nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalo pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui Pemerintah berencana melakukan perampingan terhadap perampingan 96 lembaga negara yang tidak bekerja maupun produktif. Ketua MPR, Bambang Soesatyo meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum lembaga yang ada tersebut dibubarkan.

“Sebelum rencana tersebut dilaksanakan, dilakukan kajian kompetensi dengan analisa jabatan sehingga putusan yang diambil mengenai perampingan atau pembubaran lembaga negara (LN) dilakukan sudah berdasarkan kajian yang komprehensif,” katanya usai bertemu Presiden Jokowi, Rabu (8/7/2020) lalu.

Bamsoet juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terlebih dahulu mengevaluasi lembaga-lembaga maupun komisi yang urgensinya belum maksimal.

“Sehingga Kemenpan-RB memiliki parameter untuk menentukan lembaga yang dapat dibubarkan, di merger maupun yang tetap dilanjutkan,” ujarnya.

Kemudian, Politisi Partai Golkar itu meminta Kemenpan-RB memberikan kesempatan kepada pimpinan 96 Lembaga Negara yang dianggap kinerjanya tidak maksimal untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Agar putusan yang diambil dapat diterima semua pihak.

“Mendorong Kemenpan-RB untuk mempertimbangkan nasib pegawai yang lembaga tempatnya bekerja dilakukan perampingan, mengingat kondisi saat ini cukup berat ditengah pandemi Covid-19,” pungkas Bamsoet. (itn)

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Minta Pemerintah dan Masyarakat Berkolaborasi Tangani Bencana