PPDB di Tengah Pandemi Covid-19, DPRD Ingin Siswa di Bali Bisa Bersekolah Gratis

Komisi IV DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi dengan Disdikpora Provinsi Bali terkait Regulasi dan Sistem PPDB Tahun 2020 dalam situasi Covid-19.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali berkeinginan agar siswa bisa bersekolah gratis.

Sesuai dengan kewenangan dan koordinasi Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, jadwal pendaftaran ditetapkan pada tanggal 15 – 17 Juni 2020.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Bali yang juga membidangi Pendidikan, menggelar Rapat Koordinasi Komisi IV DPRD dengan Disdikpora Provinsi Bali terkait Regulasi dan Sistem PPDB Tahun 2020 dalam situasi Covid-19, Selasa (2/6/2020).

“Melalui rapat ini, dipandang perlu untuk mempertanyakan kesiapan daripada Kepala Disdikpora dalam rangka PPDB di tengah pandemi Covid-19,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Gusti Putu Budiarta.

Para orang tua siswa kini hampir secara keseluruhan ekonominya terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Terlebih tidak sedikit masyarakat Bali yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa gaji dari perusahaannya bekerja.

 

“Kalau bisa tidak terjadi pengeluaran bagi orang tua siswa itu dalam hal anak-anak sekolah, itu yang paling penting. Artinya bahwa mereka kalau bisa sekolah ini gratis, itu intinya,” kata Ketua Budiarta.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, saat ini antusias masyarakat yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri diperkiraan bertambah.

“Jadi otomatis mereka mengejar negeri semuanya kan. Jadi ada defisit bagi sekolah-sekolah yang swasta tidak bisa mendapatkan murid,” tuturnya.

Gusti Budiarta mengatakan, situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas sehingga bisa mendapatkan siswa baru.

BACA JUGA:  Bupati Suwirta Salurkan Bantuan ke Warga Miskin

Saat ini juga sudah banyak sekolah swasta yang selalu dikejar oleh masyarakat karena kualitasnya bagus.

Gusti Budiarta memandang bahwa pihak Disdikpora Bali telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan para pihak sekolah mengenai persiapan PPDB. Pihak Pemprov Bali juga sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali.

Bendesa Adat Pedungan itu menilai, Pergub yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali tersebut sudah memberikan rasa keadilan kepada para peserta didik, terutama yang mempunyai prestasi.

“Jadi tidak melulu seperti tahun sebelumnya ada zonasi 90 persen,” jelasnya.

Akibat adanya angka zonasi yang begitu tinggi pada tahun sebelumnya, masyarakat yang giat meningkatkan kemampuan anaknya tidak terakomodir dengan baik.

 

Kepala Disdikpora Provinsi Bali IKN Boy Jayawibawa dijumpai seusai rapat dengan komisi IV DPRD Bali mengatakan bahwa selain mendapat Bosnas, sekolah negeri juga mendapatkan BOSDA sehingga orangtua tidak dibebankan pembayaran SPP.

Sedangkan di swasta sampai saat ini hanya berdasarkan bantuan Bosnas.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster telah berupaya memberikan BOSDA bagi sekolah swasta.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 69 tahun 2019 tentang Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

Besaran anggaran yang dialokasikan untuk BOSDA bagi sekolah swasta di Bali ini yakni sebesar Rp 60 miliar. Sayangnya, dana tersebut kini terpaksa ditunda karena anggarannya ikut direalokasi untuk penanganan pandemi Covid-19.

Dijelaskan olehnya, jika semua calon peserta didik menginginkan sekolah negeri tentu akan menjadi permasalahan. Sebab daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi untuk anak SMP yang lulus pada tahun ini.

BACA JUGA:  Diparda Kota Denpasar Gelar Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner

Berdasarkan data yang diberikan, daya tampung SMA dan SMK di Bali tahun ini sebanyak 78.256, dengan rincian 41.430 di negeri dan 36.826 di swasta. Sementara jumlah siswa SMP yang diprediksi bakal lulus hanya mencapai sekitar 62.260.

Maka dari itu jumlah daya tampung SMA/SMK di Bali sebenarnya sudah jauh melebihi dari jumlah siswa.

Namun, apabila siswa yang lulus SMP nantinya berebut di sekolah negeri maka akan terjadi permasalahan. Sebab daya tampung sekolah negeri mencapai 41.430 sehingga jika semuanya memilih negeri daya tampungnya menjadi defisit sebanyak 36.826.

Terkait hal tersebut, pihaknya berharap agar betul-betul dengan tegas dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi, bahwa yang masuk zonasi benar mereka yang berada di wilayah tersebut dan dibuktikan dengan Kartu Kelurga (KK).  (knk)