Tidak Ada Tambahan Waktu Pengosongan Pasar Gianyar

Suasana pedagang yang masih menepati di sisi utara pasar belum pindah.(foto:ist)

Beritabaliopnline.com – Batas waktu pembongkaran pasar umum Gianyar sesuai jadual tinggal sehari lagi, yakni Kamis (28/5/2020).   Bupati Gianyar, Made Agus Mahayastra menyatakan tetap pada rencana awal akan melakukan pembongkaran, Kamis (28/5/2020) hari ini meski masih ada sejumlah ruko yang beroperasi hingga Rabu (27/5/2020).

“Tidak ada penambahan waktu lagi, besok sudah mulai tiyang (saya) bongkar,” Kata Bupati Gianyar I Made Mahayastra saat dikonfirmasi, Rabu (27/5/2020) terkait masih adanya sejumlah ruko yang masih beroperasi hingga Rabu (27/5/2020).

Sedikitnya masih ada sekitar 16 pedagang yang menempati ruko di sisi utara pasar belum pindah sampai Rabu (27/5/2020). Mereka  masih mengoperasikan rukonya seperti biasa lantaran pedagang masih menuntut adanya MoU dengan Pemkab Gianyar terkait status mereka ke depannya.

Meski demikian, pembongkaran yang rencana dipimpinnya langsung, tidak akan langsung menyasar tempat yang masih ditempati oleh pedagang. Sebab  dalam pembongkaran akan dilayangakan surat peringatan sesuai protap. Sehingga pembongkaran akan dilakukan dari bangunan bagian selatan, lalu ke utara.

“Kalau ada yang belum pindah kita kasih SP 1, lanjut SP 2 dan SP 3, sesui prosedur,” jelas Bupati asal Payangan ini.

Di lain sisi, sebelumnya para pedagang yang menempati ruko mengaku   pertemuan yang pernah dilakukan antara Pemkab dengan pedagang tidak pernah menghasilkan kesepakatan apa pun. Hal itu diungkapkan Ketua Aliansi Ruko Pasar Gianyar, Ida Ayu Made Sri Indrani.

Lebih lanjut dibeberkan, pertemuan pertama dilaksanakan pada 18 Oktober 2018 dua tahun lalu. Dalam pertemuan tersebut menghadirkan seluruh pemilik toko dan pedagang Pasar Umum Gianyar. “Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan antara perwakilan Pemkab Gianyar dengan para pedagang,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pemprov Bali Bentuk Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat

Dikatakanya, perdebatan saat itu terjadi, karena ketidakmengertian. Peserta pertemuan diberikan materi sosialisasi yang tidak jelas, tidak didukung presentasi visual yang memadai, dan terkesan penyaji belum siap. Pertanyaan demi pertanyaan pun muncul terkait jaminan Pemkab dan tanggung jawab Pemkab apabila kegiatan revitasilasi pasar gagal.

Memperhatikan contoh kasus kegagalan projek yang diborong PT Hidayat tahun 1980an lalu.  “Semua perwakilan pemkab terdiam tidak bisa menjawab. Pertemuan besar yang dipimpin Kepala Bappeda Gianyar, tersebut tidak membuahkan hasil,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada 23 Maret 2019, perwakilan pedagabg toko/kios/los Pasar Umum Gianyar mendapatkan undangan sosialisasi di halaman kantor Bupati Gianyar. Namun harapan dapat berdialog dengan Bupati Gianyar, terkait rencana revitalisasi menemui kekecewaan yang mendalam.

Pertemuan dengan undangan resmi berubah agendanya menjadi perayaan ulang tahun Istri Bupati lengkap dengan entertainmentnya. “Mengecewakan dan sebagian undangan memilih pulang dengan rasa dongkol,” jelasnya.

Lanjutnya, pertemuan ketiga dilaksanakan Selasa, 9 April 2019. Hanya saja pertemuan yang dilaksanakan di Bappeda Gianyar ini khusus untuk pemilik toko saja.  Pertemuan tersebut juga dihadiri Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gianyar, unsur  Inspektorat, unsur BPN.

“Pertemuan mendiskusikan tentang  hak dan kewajiban masing masing pihak. Diskusi berjalan  dinamis, semua pihak menyampaikan pendapat dan pandangannya, yang pada intinya mengarah pada pembuatan kesepakatan dalam bentuk MoU antara pihak pemilik toko dengan pihak Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Kasat intel Kejari  Gianyar juga angkat bicara terkait kesiapannya mengawal pelaksanaan revitalisasi  tidak sampai terjadi tindakan korupsi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, ungkapkanya, menghasilkan sebuah komitmen bersama akan membuat draf MoU untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. “Sampai sekarang tidak ada pembahasan pembuatan Mou,” tegasnya.

Sedangkan pertemuan keempat dilaksanakan pada 18 September 2019 di kantor Bappeda Gianyar. “Dalam acara pertemuan yang berlangsung singkat, pemilik toko diminta untuk menyampaikan poin poin yang akan dimasukkan dalam MoU.

BACA JUGA:  Gedung Wanita Nari Graha Hanya Melayani Vaksinasi Petugas Pelayan Publik Provinsi Bali

“Kami atas nama aliansi Ruko Pasar Gianyar Bersurat ke Pemkab Gianyar pada 12 Oktober 2019. Dalam surat tersebut, isinya tentang pengajuan alternatif point point tuntutan dari pemilik toko. Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan,” ujarnya.

Selanjutnya pertemuan terakhir dilaksanakan pada bulan Januari 2020. Pertemuan yang rencananya diadakan di Kantor Bappeda Gianyar dipindah ke Kantor Meteorologi Sidan Gianyar.

Dalam  pertemuan yang dipimpin Kepala Bappeda Gianyar, I Gede Widarma Sudarta, ternyata materi pertemuan bukan sosialisasi akan tetapi penyampaian secara verbal beberapa asumsi asumsi tidak resmi terkait poin-poin permintaan yang disampaikan terdahulu. “Kami pun hanya sebagai peserta pasif,” tegasnya.

Diungkapkannya, apa yang dikatakan pihak Pemkab Gianyar, kalau telah melaksanakan pertemuan puluhan kali, tidak benar. Karena pertemuan yang dilaksanakan hanya 5 kali saja. Dan pertemuan itu juga belum membuahkan hasil, terbukti tidak adanya kesepakatan antara Pemkab Gianyar dengan pemilik toko.

“Kami mendukung revitalisasi pasar Gianyar, tapi berikan kami kepastian dalam bentuk MoU,” ujarnya.

Di sisi lain, salah satu pemilik toko, Huzaifa Ali mengatakan, pihak pemilik toko tidak ada niat menolak atau menghambat revitalisasi Pasar Umum Gianyar malah mendukung.  “Kami hanya butuh kepastian dan kesepakatan dalam bentuk MoU. Kenapa Pemkab takut membuat MoU,” tegasnya. (yes)