Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 dan Transmisi Lokal, Pemkot Denpasar Perketat Mobilitas Penduduk dan Pembatasan Kewilayahan

Jubir Gugus Tugas Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai.

Beritabalionline.com – Peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar yang kini berada di angka 52 orang disikapi serius jajaran Pemkot Denpasar. Hal ini dilakukan mengingat Denpasar sebagai ibukota provinsi yang memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Bali. Selain itu, angka transmisi lokal yang mencapai 15 orang.

Terkait hal itu berbagai upaya terus dimaksimalkan guna menekan penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra secara resmi telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota Nomor : 443/017/Gugus Tugas Covid-19/2020 tertanggal 27 April 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Denpasar. Dimana, dalam intruksi tersebut diatur mengenai pengetatan mobilitas penduduk, serta sanksi tegas bagi pelanggar.

“Seluruh jajaran Pemkot Denpasar sudah bekerja secara serius dan sesuai dengan protap penanganan Covid-19, namun karena mobilitas masyarakat cukup tinggi, sehingga perlu upaya sinergi bersama-sama di segala lini,” ujar Jubir Gugus Tugas Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai saat di Denpasar, Rabu (29/4/2020).

Lebih lanjut dijelaskan, dalam intruksi tersebut ditekankan beberapa hal. Pertama, mewajibkan penduduk pendatang yang hendak menetap lebih dari 1 kali 24 jam untuk lapor diri dan menyampaikan secara jujur terkait riwayat kesehatan, riwayat bepergian, dan maksud kedatangan. Hal ini merupakan bentuk deteksi dini bagi masyarakat yang baru tiba di Kota Denpasar.

“Saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk seluruh kabupaten/kota di Bali telah ada pasien positif Covid-19, dan masuk zona merah. Kondisi ini mewajibkan kita untuk selektif menerima penduduk pendatang, khususnya yang ingin menetap melebihi 1 kali 24 jam, sehingga diperlukan peran aktif kepala dusun (Kadus), kepala lingkungan (Kaling) dan Satgas Covid-19 di tingkat desa adat dan desa/kelurahan untuk melaksanakan pendataan,” ujar Dewa Rai.

BACA JUGA:  Pedagang Janur Bandel, Angkutan Umum Masuk Pasar Galiran

Ditambahkan, sesuai Intruksi Walikota, Satgas, Kadus dan Kaling berhak memberikan tindak lanjut, apakah yang bersangkutan atau penduduk pendatang diperkenankan atau tidak untuk menetap di wilayah tersebut. Jika diperkenankan, maka diwajibkan melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari, dan jika tidak akan diarahkan untuk kembali ke daerah asal. Selain itu masyarakat juga diharapkan tidak menerima tamu atau kerabat terlebih dahulu,” imbuh Dewa Rai

Dewa Rai menambahkan, pengetatan pengawasan dan mobilitas ini diberlakukan khusus untuk Penduduk Pendatang (Duktang) yang berkeinginan untuk menetap melebihi 1 kali 24 jam. (tra)