Penanganan Covid-19, Pemkab Klungkung Alokasikan Rp 60 M

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta (kiri) menyampaikan kondisi kuangan daerah, termasuk alokasi penanganan Covid-19. (foto: ist)

Beritabalionline.com – Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar lebih untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut merupakan hasil penyisiran kegiatan pada APBD 2020, baik penyisiran di eksekutif maupun DPRD Klungkung.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Sekda Klungkung Gede Putu Winastra membeberkan, untuk mendapatkan anggaran sebesar itu, harus memangkas beberapa anggaran kegiatan. Di antaranya anggaran hibah untuk lembaga dan kelompok masyarakat yang dipangkas hingga 50 persen.

Lalu tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS (pegawai negeri sipil) dipotong 50 persen selama enam bulan. Tidak ada uang makan PNS selama enam bulan, honor bupati dan wakil bupati juga dipotong 50 persen selama enam bulan. Kemudian pemotongan anggaran perjalanan dinas di eksekutif dan DPRD Klungkung, serta menunda sejumlah kegiatan fisik.

“Kegiatan fisik terutama di PU (Dinas Pekerjaan Umum) hampir dibabat habis,” ungkap Suwirta, Jumat (24/4/2020).

Selain dianggarkan dari APBD, penanganan Covid-19 juga memungkinkan menggunakan dana desa. Dana desa bisa dipakai minimal 30 persen, maksimal 35 persen. “Kami buat data dulu, sehingga penggunaan tidak sampai tumpag tindih,” terang bupati asal Ceningan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida ini.

Meskipun memangkas banyak kegiatan, lanjut Suwirta, ada beberapa kegiatan yang anggarannya dipertahankan, bahkan ditambah. Seperti program jaminan kesehatan masyarakat atau BPJS Kesehatan dan anggaran untuk rumah sakit yang ditambah. Anggaran angkutan siswa gratis tingkat SMP sederajat tetap dipertahankan.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Winastra menyampaikan, dana Rp 60 miliar itu digunakan untuk tiga bidang. Yaitu bidang kesehatan Rp 13,8 miliar, dampak ekonomi Rp 25,9 miliar dan jejaring pengaman sosial Rp 20,6 miliar.

BACA JUGA:  Ruang Makan Karyawan Hotel Grand Inna Bali Beach Terbakar

“Tentu pagu ini akan berubah mengikuti situasi dan kondisi. Apabila Covid-19 cukup lama, tentu kesehatan akan membutuhkan lagi, sehingga yang lain kami geser,” ungkap Winastra. Jika dana yang telah dialokasikan tidak cukup, maka tidak menutup kemungkinan kembali melakukan penyisiran anggaran. (iya)