Selain Kesehatan, Pemprov Bali Gelontorkan Anggaran untuk Pendidikan dan Warga Kurang Mampu

Gubernur Koster (tengah) didampingi Wagub dan Sekda Provinsi Bali saat konferensi pers. (foto : Agung Widodo/Beritabalionlibe.com)

Beritabalionline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengucurkan dana sebesar Rp756 miliar untuk menangani virus Corona atau Covid-19 di Bali. Dana tersebut dibagi menjadi beberapa skema untuk penanganan Covid-19.

Selain skema pertama untuk penanganan kesehatan berbasis Desa Adat dengan pagu anggaran sebesar Rp275 miliar, skema Kedua, Penanganan kesehatan oleh Gugus Tugas Provinsi Bali dengan anggaran sebesar Rp200 miliar yang terdiri dari 5 Paket:

Paket 1: pelayanan di RS PTN UNUD, RSUP Sanglah, dan RS Bali Mandara. Paket 2: pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 antara lain; Alat Pelindung Diri (APD), Rapid Test Kit, masker, sarung tangan, handsanitizer, disinfektan, dan lain-lain, termasuk bantuan Kabupaten/Kota;

Paket 3: penyediaan tempat karantina di hotel dan tempat lain bagi tenaga medis, Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Anak Buah Kapal (ABK), dan tenaga pendukung lainnya, termasuk bantuan Kabupaten/Kota; paket 4, Bantuan insentif bagi tenaga medis; dan paket 5, dukungan kegiatan operasional Gugus Tugas Provinsi.

Selain itu, skema kebijakan penanganan dampak Covid-19 terhadap ekonomi dengan pagu anggaran sebesar Rp220 miliar.

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk penanganan/peyelamatan kegiatan usaha akibat dampak Covid-19 terhadap dunia usaha yang meliputi 3 skema.

Skema Pertama, kelompok usaha informal terdiri dari 2 Paket:

Paket 1: kelompok usaha informal (warung tradisional, pedagang pasar, industri rumah tangga, nelayan, dan peternak). Paket 2: Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Skema kedua, kelompok koperasi terdiri 2 Paket:

Ppaket 1: Koperasi Binaan Pemerintah Provinsi Bali. Paket 2: Koperasi Binaan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Skema ketiga, kelompok usaha media terdiri dari 2 Paket:

BACA JUGA:  Dilaporkan Hilang saat Cari Ikan, Yetimau Ditemukan Tak Bernyawa

Paket 1: Usaha Media Cetak. Paket 2: Usaha Media Online.

“Bantuan diberikan dalam bentuk stimulus untuk menjaga keberlanjutan usahanya,” kata Gubernur.

Adapun skema kebijakan penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan pagu anggaran sebesar Rp261 miliar terdiri dari 2 skema.

Skema pertama, penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat miskin berbasis Desa Adat berupa Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan pagu anggaran sebesar Rp149 miliar.

Bantuan diberikan kepada Krama Desa Adat yang ada di 1.493 Desa Adat. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Skema Kedua, penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat miskin dengan pagu anggaran sebesar Rp112 miliar.

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk penanganan dampak Covid-19 berupa Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada Kelompok Masyarakat terdiri dari 5 paket.

Paket 1: keluarga miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Pra Kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paket 2: kelompok pekerja formal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang dirumahkan tanpa dibayar oleh perusahaan bidang pariwisata, perdagangan, dan industri.

Paket 3: kelompok pekerja informal (buruh lepas, sopir, dan tukang parkir). Paket 4, Bantuan biaya pendidikan kepada siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan swasta, yang orang tuanya terkena dampak Covid-19, dengan mengganti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Paket 5: bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang orang tuanya atau yang bersangkutan terkena dampak Covid-19, berupa subsidi biaya pendidikan semester.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima Paket 1 berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima Paket 2 dan Paket 3 berupa Bantuan Sosial Tunai (BST); dan Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima Paket 4 dan Paket 5 berupa Bantuan/Subsidi Biaya Pendidikan.

BACA JUGA:  Tak Gunakan Masker di Luar Rumah, Masyarakat Bali Didenda Rp100 Ribu

Bantuan yang diberikan pada para siswa dan mahasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya.

Selanjutnya, skema dan paket kebijakan akan dirinci meliputi: jumlah penerima bantuan, besaran bantuan, syarat penerima, dan mekanisme realisasi bantuan serta pertanggungjawaban yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur Bali.

Dijelaskan oleh Gubernur, kebijakan di atas menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 2 April 2020.

“Kebijakan ini telah dikirim kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 April 2020,” ucap Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Bali. (agw)