Dishub Klungkung Diminta Hentikan Angkutan Penumpang Kapal Roro ke Nusa Penida

Kapal Ferry Roro Nusa Jaya Abadi saat menurunkan penumpang di Pelabuhan Mentigi, Nusa Penida. (Foto : Dhinata/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Menindaklanjuti salah satu warganya yang dinyatakan PDP (pasien dalam perawatan) virus Corona atau COVID-19, Desa Adat Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Klungkung untuk sementara menghentikan angkutan penumpang Kapal Ferry Roro Nusa Jaya Abadi dari Pelabuhan Mentigi, Nusa Penida ke Pelabuhan Padangbai, Karangasem.

“Karena Pelabuhan Kapal Roro Nusa Jaya Abadi berada di wilayah Desa Adat Kutampi, kami mohon kepada Bapak kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk sementara Kapal Roro Nusa Jaya Abadi tidak diizinkan mengangkut penumpang, kecuali membawa surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan,” demikian Bendesa Adat Kutampi I Wayan Tirtayasa dalam surat permohonannya kepada Kadis Perhubungan Kabupaten Klungkung.

Sementara itu sumber di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang dikonfirmasi beritabalionline.com, Senin (20/4/2020), membenarkan adanya surat permohonan tersebut. “Ya, memang benar ada surat permohonan dari Desa Adat Kutampi kepada Kadis Perhubungan Kabupaten Klungkung  yang meminta untuk sementara Kapal Roro Nusa Jaya Abadi tidak mengangkut penumpang ke Nusa Penida,” katanya.

Hanya saja, lanjut dia, surat permohonan bernomor 01/DA.KTP/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 itu akan dikaji terlebih dahulu. “Jadi, saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung belum memutuskan apakah permohonan pihak Desa Adat Kutampi tersebut dipenuhi atau ditolak,” ujarnya.

Dalam surat permohonan yang ditandatangani oleh Bendesa Adat Kutampi, I Wayan Tirtayasa tersebut juga meminta Kepala Dinas Perhubungan agar mengawasi keberangkatan Kapal Roro Nusa Jaya Abadi menuju Nusa Penida.

“Kapal Roro Nusa Jaya Abadi supaya betul-betul tidak bisa mengangkut penumpang, kecuali bahan logistik,” pinta Tirtayasa.

BACA JUGA:  PKK Prov Bali Terus Sosialisasikan 3M dan Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Menanggapi adanya permohonan tersebut, salah seorang warga Nusa Penida, Nyoman Kariasa menyatakan tidak setuju jika Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung menyetop sementara kapal Roro Nusa Jaya Abadi mengangkut penumpang ke Nusa Penida, dan hanya mengizinkan penumpang yang membawa surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan.

“Harusnya SOP penanganan dan pengawasan di pelabuhan Padangbai dan Nusa Penida lebih diselaraskan. “Saya tahu Bapak Bupati (Klungkung) beserta jajaran sudah berupaya keras untuk melakukan pengawasan terkait penanganan COVID-19,” ujarnya.

Menurut Kariasa, harusnya yang lebih diawasi ketat dan wajib membawa surat keterangan sehat itu adalah pendatang dari luar Bali yang masuk ke Nusa Penida, bukan warga Nusa Penida yang sudah sehat disuruh melengkapi diri dengan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, kecuali yang bersangkutan memang dinyatakan PDP Covid-19.

Tak hanya itu, lanjutnya, bagaimana jika seandainya ada warga Nusa Penida yang ingin nyeberang ke Klungkung daratan untuk satu keperluan yang mendesak?  Apakah ia harus mencari surat keterangan sehat dulu, sementara Kantor Dinas Kesehatan adanya di Klungkung Daratan? Ini kan harus dipikirkan juga.

Lebih jauh dijelaskan, protap penerimaan pendatang dari luar daerah yang masuk ke Nusa Penida itulah yang harusnya diperketat, seperti menjalani pengecekan suhu tubuh serta wawancara terkait daerah asal dan tujuan mereka datang ke Nusa Penida.

“Sejak pariwisata Nusa Penida menggeliat, daerah ini sangat terbuka sekali menerima pendatang dari luar daerah, apa profesi mereka juga tidak jelas. Kalau tidak dari sekarang difilter, lama-lama penduduk Nusa Penida akan jadi tamu di negerinya sendiri. Belum lagi soal keamanan,” kata dia.

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Bali melalui surat nomor : 551/2500/Dishub tanggal 29 Maret 2020 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI telah memohonkan berbagai langkah dan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 ke Bali.

BACA JUGA:  57 PMI Asal Karangasem Ditarik Dari Kuta

Poinnya antara lain; pertama melakukan seleksi ketat terhadap penumpang yang akan menyeberang ke Bali; Kedua, hanya mengijinkan penyeberangan bagi penumpang atau kendaraan dengan kepentingan logistik, kesehatan, keamanan dan tugas resmi pemerintah serta keperluan perorangan yang bersifat mendesak; Ketiga, melakukan pembatasan operasi  pelabuhan dan mengurangi frekuensi penyeberangan; serta keempat, menugaskan Otoritas Pelabuhan dan Penyeberangan untuk membentuk Posko terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. (tra)