46 Ribu Karyawan di Bali Dirumahkan dan 800 Orang Di-PHK

Ilustrasi PHK.

Beritabalionline.com – Imbas pandemi virus Corona atau Covid-19, banyak karyawan di Bali terpaksa dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Disnaker dan ESDM Provinsi Bali sampai saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap mereka yang dirumahkan dan di-PHK.

“Yang dirumahkan sebanyak 46 ribu lebih dan PHK 800 lebih,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda, yang dikonfirmasi awak media di Denpasar, Selasa (14/4/2020).

Dia mengungkapkan, pihaknya belum merinci sektor pekerja yang terdampak Covid-19. Namun sebagian besar mereka adalah karyawan yang bekerja di hotel dan restoran.

Kemudian, Pemprov Bali sudah mengirimkan data para karyawan yang dirumahkan atau terkena PHK ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk mendapat kartu pra kerja. “Kita sudah kirim datanya ke Kemenaker. Nanti Kemenaker yang akan menindaklanjuti pendaftarannya,” ujarnya.

Pemprov Bali rencananya juga akan membuat posko bantuan bagi para pekerja yang kesulitan mengakses kartu pra kerja. “Disnaker Provinsi akan membuka posko bantuan bagi yang kesulitan. Sedang kita persiapkan dan perlu dikaji protokol kesehatannya,” tutup Ngurah Arda.

Sementara secara terpisah, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang didampingi Wabup Ketut Suiasa, Senin (13/4/2020), mengatakan, virus corona yang sudah menjadi pandemi global mengakibatkan 24.775 pekerja di Kabupaten Badung dirumahkan. Selain itu, sebanyak 381 orang lainnya terpaksa di-PHK. Mereka Sebagian besar merupakan pekerja di sektor pariwisata.

Menghadapi ledakan pengangguran itu, Pemkab Badung telah menyiapkan beberapa langkah strategis di antaranya dengan memberi insentif kepada karyawan yang kehilangan penghasilan tersebut. Ada sebanyak 275 perusahaan di Badung yang sudah mengambil kebijakan memangkas karyawan karena Covid-19 ini. Sebagian besar bergerak di sektor pariwisata seperti hotel dan restoran.

BACA JUGA:  Sambut HUT TNI, Kodam Udayana Gelar Donor Darah

Bupati Giri Prasta berharap dengan pemberian insentif kepada pekerja yang dirumahkan dan di-PHK tersebut nantinya bisa membantu ekonomi mereka.

“Pemerintah Kabupaten Badung sudah menyiapkan insentif bagi pekerja yang dirumahkan dan kena PHK. Teknisnya nanti instansi terkait yang mendata,” ujar Giri Prasta.

Ia menambahkan, setiap perusahaan yang merumahkan dan mem-PHK karyawannya mestinya menyampaikan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Berdasarkan data itu, lanjut bupati yang berasal dari kader PDI Perjuangan ini, pihaknya memberikan insentif selama mereka tidak bekerja.

Selain itu, pendataan juga akan melibatkan para serikat pekerja. Dimana serikat pekerja bisa melaporkan anggotanya yang kena penciutan kepada pemerintah.

Ditanya berapa nilai insentif yang akan diberikan kepada pekerja yang dirumahkan dan di-PHK, Giri Prasta yang mantan Ketua DPRD Badung ini belum bersedia merinci dengan alasan pihaknya kini masih sedang menghitung.

Sementara Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga menyebut gelombah PHK dan pekerja dirumahkan terus bertambah dari hari ke hari. Bila pada Jumat (10/4/2020) data yang masuk sebanyak 22.098 pekerja dirumahkan dan 275 di-PHK, maka per Senin (13/4/2020) angkanya sudah bertambah menjadi 24.775 pekerja dirumahkan dan 318 di-PHK.

Jumlah perusahaan yang menciutkan karyawan ini juga terus bertambah. Yakni dari 240 menjadi 275 perusahaan. Angka ini kemungkinan terus bertambah karena wabah Covid-19 belum ada tanda-tanda akan mereda.

Oka Dirga mengatakan dari jumlah tersebut yang masuk warga Badung dengan bukti kepemilikan KTP adalah 52 PHK dan 5.668 dirumahkan. “Ini yang ber-KTP Badung, 52 PHK dan 5.668 dirumahkan,” tegas Oka Dirga. (tra/itn)