DPRD Bali Minta Tradisi Nyipeng Disesuaikan dengan PSBB

Suasana ruas jalan yang lengang di wilayah Desa Adat Tuban, Badung.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Kalangan DPRD Bali menanggapi positif adanya wacana tradisi Nyipeng atau Nyepi Desa Adat untuk mengatasi wabah corona. Namun mereka berharap pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Gubernur Bali dan disesuaikan dengan kebijakan Jokowi dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Itu untuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan, ” kata Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Selasa (7/4/2020).

“Ketika Nyepi Sipeng Eka Brata dilakukan oleh desa adat, itu kan pasti ada dampaknya seperti penyediaan stok logistik, obat-obatan, masalah keamanan dan lain sebagainya. Makanya perlu koordinasi,” tegasnya.

Koordinasi juga untuk menyamakan persepsi agar tak terjadi benturan aturan dari pusat ke Daerah. “Kalau seandainya tradisi ini bertentangan dengan PSBB yang telah menjadi ketentuan pemerintah, ya harus diluruskan oleh pemerintah daerah,” jelas Sugawa yang juga ketua DPD I Golkar Bali itu.

Anggota DPRD Bali lainnya AA Ngurah Adhi Ardhana menegaskan, pemerintah Provinsi Bali harus diposisikan menjadi fasilitator dan wajib terlibat dalam perumusan wacana itu.

“Jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan, dapat dipahami sebagai kebijakan yang berlaku sesuai aturan normatif kedaruratan,” kata Gung Adhi yang juga kader PDIP.

Dengan terlibat didalamnya, Gung Adhi menilai segala permasalahan yang mungkin ditimbulkan dari penerapan Nyipeng dapat menjadi pertimbangan bersama adat dan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. (knk)

BACA JUGA:  Lepas Peserta GNFY, Wakapolda Bali Tegaskan Bali Aman Dikunjungi Wisatawan