Warga Pulau Dewata Tak Diizinkan Akses Internet saat Nyepi

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra/foto : Ist.

Beritabalionline.com – Pemerintah Provinsi Bali secara tegas membantah mengizinkan warga Pulau Dewata bebas mengakses internet saat perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1942, yang jatuh pada Rabu (25/3/2020) mendatang.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Rabu (18/3/2020), menanggapi pemberitaan di salah satu media online berjudul ‘Koster Izinkan Warga Bali Akses Internet dan Ambulans saat Nyepi karena Corona’.

Berita tersebut kemudian menyebar dengan cepat melalui media sosial yang menimbulkan interpretasi beragam dari masyarakat Bali.

Berita yang dimuat di salah satu media online tersebut menurut Dewa Indra, tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan Gubernur Wayan Koster pada saat menggelar jumpa pers di Gedung Jasa Saba. pada Selasa (17/3/2020), karena dalam berita itu disebutkan bahwa warga bisa mengakses internet dan nonton televisi.

Dijelaskan Sekda, Pemprov Bali telah mengeluarkan seruan kepada penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses internet dan IPTV. Seruan tersebut diperkuat oleh keluarnya Surat Edaran Menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang imbauan untuk melaksanakan seruan Pemerintah Provinsi Bali.

Pemprov Bali menyerukan pemberhentian sementara internet, media sosial dan siaran IPTV pada saat Nyepi tahun Saka 1942 tanggal 25 Maret 2020 dari pukul 06.00 WITA sd tanggal 26 Maret pukul 06.00 WITA, kecuali untuk obyek vital antara lain layanan rumah sakit, kantor kepolisian, militer, BPBD, BMKG, BASARNAS, pemadam kebakaran,pelabuhan dan bandara.

Penghentian internet didasari atas seruan bersama Majelis-Majelis Agama dan Keagamaan dan unsur Pimpinan Daerah pada Tanggal 11 Februari 2020, untuk menciptakan pelaksanaan Hari raya Nyepi yang khusuk, tertib, menghindari kemungkinan konflik dan keresahan yang muncul oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab di Internet.

BACA JUGA:  Kasus Covid-19 Terus Melonjak, BOR di RS Denpasar Capai 80 Persen

Seruan itu juga didasari Nota Kesepakatan antara KPID Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Provinsi Bali, demikian Sekda Dewa Indra. (tra).