Pemprov Bali, PHDI dan MDA Keluarkan Kebijakan Nyepi Tahun Saka 1942


Gubernur Wayan Koster (dua dari kiri) menunjukkan Surat Edaran Bersama tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali.

Beritabalionline.com – Di tengah merebaknya isu virus Corona (COVID-19), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali.

Dalam surat edaran tersebut masyarakat diminta untuk menaati dan melaksanakan arahan Presiden RI dan Gubernur Bali berkaitan dengan situasi penyebaran virus Corona, khususnya di Bali.

Khusus kepada Umat Hindu di Bali, kegiatan Malasti Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, pertama, bagi desa adat yang wewidangan atau wilayahnya berdekatan dengan segara (laut), supaya Malasti di pantai.

Sementara bagi desa adat yang wewidangan-nya berdekatan dengan danu, Malasti dilaksanakan di danau. Bagi desa adat yang wewidangan-nya berdekatan dengan campuhan, Malasti di Campuhan. Bagi desa adat yang memiliki Beji dan/atau Pura Beji, Malasti di Beji. Bagi desa adat yang tidak melaksanakan Malasti sebagaimana disebutkan di atas dapat Malasti dengan cara Ngubeng atau Ngayat dari Pura setempat.

Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana saat konferensi pers di Gedung Jaya Saba, Denpasar, Selasa (17/3/2020) mengatakan, terkait Upakara Malasti bagi desa adat yang Malasti di segara, supaya Ngaturang Banten Guru Piduka, salaran ayam itik (bebek) dan tipat kelanan, pakelem itik katur ring Bhatara Baruna. Desa adat yang Malasti ring Danu, Beji, utawi campuhan, ngaturang Caru Panglebar Sasab Merana (caru ayam ireng).

Kemudian desa adat yang Melasti Ngubeng utawi Ngayat, ngaturang Caru Panglebar Sasab Merana di Pangulun Setra, saka sidan (sesuai dengan situasi setempat).

BACA JUGA:  Sekda Dewa Indra Tinjau UMKM BALIBEL

Dijelaskannya, Upakara Tawur dilaksanakan serentak pada tanggal 24 Maret 2020 dengan tingkatan Tawur Agung ring Bencingah Agung Besakih, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada pukul: 09.00 WITA nemu kerta ikang rat.

Selanjutnya, Tawur Labuh Gentuh ring Catus Pata Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota, dan Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota pada pukul 13.00 WITA.

Tawur Manca Kelud ring Catus Pata Desa Adat, dilaksanakan oleh masing- masing desa adat setempat pada pukul 16.00 WITA. Biaya Upakara dapat menggunakan dana desa adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020.

Untuk upakara setingkat keluarga dan rumah tangga dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Sedangkan Tawur Agung disertai dengan Upacara Pakerti Yadnya di Sad Kertha Kahyangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Pengarakan ogoh-ogoh berkaitan dengan Upacara Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942. Pengarakan ogoh-ogoh bukan merupakan rangkaian Hari Suci Nyepi, sehingga tidak wajib dilaksanakan. Oleh karena itu Pengarakan ogoh-ogoh sebaiknya tidak dilaksanakan,” imbaunya.

Namun bila akan tetap dilaksanakan, maka pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan waktu pengarakan ogoh-ogoh dilaksanakan tanggal 24 Maret 2020, pukul 17.00 sampai dengan pukul 19.00 WITA. Sedangkan tempat pelaksanaan hanya di Wewidangan Banjar Adat setempat dan sebagai penanggung jawab adalah Bandesa Adat dan Prajuru Banjar Adat setempat atau sebutan lain agar berjalan dengan tertib dan disiplin.

Selain itu, dijelaskannya dalam rangkaian Upacara Malasti, Tawur, Pangrupukan yang disertai dengan Pengarakan ogoh-ogoh agar dilaksanakan dengan memperhatikan imbauan bersama di antaranya, membatasi jumlah peserta yang ikut dalam prosesi. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Para Pemangku agar menggunakan “panyiratan” yang sudah bersih untuk “nyiratang tirta” kepada Krama.

BACA JUGA:  Penangkapan Eks Sekum FPI Munarman Diapresiasi PGN Bali

Selanjutnya tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mabuk-mabukan, memiliki pengurus dan/atau koordinator yang bertanggung jawab kepada Prajuru Banjar Adat atau sebutan lain di Wewidangan Banjar Adat setempat. Bagi umat yang sakit atau merasa kurang sehat, agar tidak mengikuti rangkaian upacara. Guna menghindari berbagai potensi penyebaran penyakit termasuk Virus Corona, semua panitia dan peserta agar mengikuti protap (prosedur tetap) dari instansi yang berwenang.

Disamping itu juga melaksanakan Catur Brata Panyepian dengan sradha bhakti. Bagi umat lain di Bali agar bersama-sama mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 dengan tetap menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama. “Demikian Surat Edaran Bersama ini agar menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan, surat edaran tersebut berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia melalui pidato tanggal 15 Maret 2020, tentang perkembangan penyebaran penyakit Covid-19 di Indonesia.

Kemudian Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 7194 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut terkait Pencegahan Penyebaran virus Corona di lingkungan Pemprov Bali dan hasil Rapat Koordinasi Gubernur Bali, PHDI Provinsi Bali, dan MDA Provinsi Bali pada Senin (16/3/2020), perihal Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942, serta hasil Pasamuhan PHDI Provinsi Bali, Selasa (17/3/2020). *tra