Pemkab Klungkung Sosialisasikan Produk Hukum kepada Masyarakat

Bupati Nyoman Suwirta (pegang mik) melakukan sosialisasi produk hokum daerah kepada masyarakat.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menghadiri Sosialisasi Produk Hukum Daerah, meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Klungkung di Kantor Camat Nusa Penida, Minggu (15/3). Sosialisasi ini dipandu Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra.

Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Klungkung, I Made Sudiarka Jaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dewa Gede Geriawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, A.A Gede Agung Lesmana, perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing selaku narasumber, para Perbekel dan pelaku usaha di Nusa Penida.

Ada tujuh pembahasan dalam sosialisasi itu, diantaranya terkait Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, Sosialisasi tentang Perijinan, Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Hotel, Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Restoran, Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Perda 3 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan sosialisasi tentang Jaminan Sosial Kesehatan.

Di bidang perizinan, Kadis PMPTSP, Made Sudiarka Jaya menyebutkan untuk melegalkan semua jenis usaha ataupun bangunan harus dilengkapi dengan izin sehingga pemilik merasa nyaman khususnya dalam menjalankan usaha. Menurutnya, saat ini untuk mengurus segala perizinan di Klungkung sudah bisa dilakukan secara online

. Terkait izin bersyarat yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Klungkung, menurutnya itu akan diberlakukan untuk bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan sempadan pantai, sempadan jalan, sempadan jurang dan sempadan sungai, khususnya bangunan sudah ada (dibangun) sebelum 1 Januari 2020.

Sementara terkait Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Perda 3 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditetapkan 3 Maret 2020, Kadis PMPTSP Sudiarka Jaya menyebutkan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan potensi daerah, maka dipandang perlu untuk memberikan pembebasan BPHTB kepada masyarakat dalam hal pemindahan hak atas tanah dan bangunan karena waris. (huk)

BACA JUGA:  Akibat Puntung Rokok Satu Unit Rumah Terbakar di Denpasar