Tata Kelola Keuangan Desa Harus Transparan, Kominfo Gelar Bimtek KIP

Kadis Kominfo Tabanan I Putu Dian Setiawan membuka Bimtek Keterbukaan informasi publik untuk para perbekel dalam upaya transparansi keuangan desa. (foto: ist).

Beritabalionline.com – Di era keterbukaan informasi publik saat ini, masyarajat cendrung lebih ingin mengetahui tata kelola anggaran negra termasuk sampai ke desa. Masyarakat ingin tahu rincian APBDes baik rencamna program kerja maupun penganggarannya.

Apalagi dana yang masuk ke desa saat ini sangat besar sehingga transparansi dalam tata kelola keuangan desa  harus dikedepankan. Masyarakat dapat mengetahui informasi  secara transparan.

Terkait hal itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik kepada Perbekel se-Kabupaten Tabanan, Kamis (12/3/2020) di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Tabanan.

Bimtek kali ini menghadirkan narasumber dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Gede Agus Astapa serta dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, I Putu Suntika.

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Tabanan, Desak Made Raka Yoli mengatakan, Bimtek tersebut bertujuan agar Pemerintah Desa yang merupakan Badan Publik mampu melaksanakan pelayanan informasi publik  desa. Serta mengenai tata kelola informasi publik sesuai standar dari Komisi Informasi.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan I Putu Dian Setiawan mengatakan, dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pilar penting yang akan mendorong iklim transparansi disegala hal yang dibutuhkan oleh setiap elemen masyarakat.

Mantan Kabag Humas ini mengajak para Perbekel di Tabanan untuk menyukseskan Program Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan korupsi serta dengan keterbukaan informasi publik ini masyarakat mendapat informasi yang akurat terpercaya.

“Melalui bimtek ini kami mengajak para Perbekel ikut menyukseskan  Program Rencana Aksi KPK dalam upaya pencegahan korupsi serta nantinya informasi tersebut sebagai penyeimbang berita palsu (hoaks) di media sosial secara tidak langsung mengedukasi masyarakat agar memiliki referensi untuk memperoleh informasi yang akurat dan palid,”  ajaknya.

BACA JUGA:  Senjata Api Milik Brimob yang Hilang Ditemukan di Dalam Mobil Tak Bertuan di Pinggir Jalan

Dian memaklumi, minimnya sumber daya dalam hal IT di desa namun, pihaknya  di Kominfo membuka diri untuk berkoordinasi dan konsulidasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kominfo selalu membuka pintu kepada Perbekel dalam koordinasi dan konsulidasi tentang keterbukaan informasi publik khususnya desa.

“Kami berharap Pemerintah Desa di Kabupaten Tabanan sudah dapat menyajikan informasinya secara digital. Dan juga dapat memanfaatkan jaringan wifi yang ada di desanya masing – masing serta ikut menjaganya,” imbuhnya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Gede Agus Astapa memberikan materi pelayanan informasi publik di desa sesuai UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik. Agus Astapa mengatakan bahwa desa merupakan Badan Publik sehingga harus melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pihaknya sebagai komisioner mempunyai tugas dalam sengketa informasi.

“Saya berharap pemerintah desa melaksanakan UU tersebut sebagai upaya transparansi tata kelola pemerintahannya,” pintanya. Dilain pihak, narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, I Putu Sundika menyampaikan materi daftar informasi dan Dokumentasi Publik. Sundika menyampaikan,dalam pelayanan informasi publik harus memperhatikan kesiapan informasi serta dokumentasi dalam bentuk sebuah daftar.

Hal tersebut bertujuan memudahkan masyarakat dalam memilih informasi yang diinginkannya. “Badan Publik harus membuat Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik untuk memudahkan masyarakat jika menginginkan suatu informasi,” tandasnya. (knk)