Dewan Karangasem Panggil BPJS Bahas Iuran Kesehatan Masyarakat

Dewan Karangasem gelar rapat dengan BPJS bahas iuran kesehatan.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Dewan Karangasem panggil pihak BPJS Kesehatan dan Eksekutif untuk mencarikan solusi agar ribuan masyrakat Karangasem penerima bantuan iuran dari Pemda bisa tetap tercover BPJS Kesehatan.

Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana akhir pekan lalu mengatakan, rapat sebenarnya digelar guna mencari solusi terkait kelanjutan pembayaran iuran peserta BPJS yang ditanggung pemerintah. Namun sayang, pihak eksekutif seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil tidak hadir.

Alhasil rapat tersebut belum menemukan kata sepakat atau jawaban terkait upaya pemerintah mengatasi persoalan BPJS tersebut. Padahal gabungan komisi sudah hadir dan telah memberikan usulan terkait langkah apa yang mesti diambil eksekutif.

Yang paling banyak disebut yakni melakukan penyisiran anggaran program yang belum mendesak, agar dialihkan untuk menutupi kekurangan pembiayaan kepesertaan BPJS masyarakat Karangasem. “BPJS hadir. Tidak mungkin mereka yang menjalankan, karena tidak memegang anggaran. Sebelum 1 Maret 2020 sudah diberikan surat undangan untuk mengikuti rapat kerja. Tapi eksekutif tak ada yang hadir,” kata Gede Dana.

Untuk diketahui, rapat kerja tersebut tak mendapatkan solusi. Padahal rapat kerja itu cukup penting membahas nasib iuran BPJS Kesehatan warga Karangasem yang ditanggung pemkab. BPJS warga Karangasem terancam dinonaktifkan mulai April mendatang.

“Kami dalam waktu dekat akan panggil kembali eksekutif. Mungkin tidak menyebut rapat kerja biar tidak terkesan seram. Nanti kami undang dengan menggelar rapat koordinasi,” ujar Dana.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi mengutarakan hal sama. Pihaknya mengaku kecewa dengan eksekutif yang tak hadir saat diundang rapat. “Dulu saat saya jadi ketua, eksekutif sering mangkir saat diajak rapat kerja. Ini sudah lagu lama,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Tujuh Pegawai PN Bangli Positif Covid-19, Sidang Diundur sampai 6 Agustus

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, dr. Endang Triana Simanjuntak yang hadir langsung dalam rapat tersebut , menyebutkan bahwa memang benar pada tanggal 30 Maret 2020 mendatang kerjasama antara UHC BPJS Kesehatan dengan Pemkab Karangasem akan berakhir.

Menurut Endang, dengan adanya penyesuaian tarif ini memang diakuinya cukup menambah beban anggran yang harus dikeluarkan oleh Pemkab Karangasem. Kendati demikian pihak BPJS Kesehatam sendiri akan terus berkordinasi bersama Pemkab Karangasem untuk mencarikan solusi sehingga UHC dan 233 ribu warga karangasem yang dibayarkan Pemkab bisa tetap berlanjut. (knk)