Raker dengan Eksekutif, DPRD Klungkung Sepakat Rancang Kenaikan Upah Tenaga Kontrak

Rapat koordinasi antara Komisi I dan II DPRD Klungkung dengan beberapa OPD Pemkab Klungkung. (foto: ist)

Beritabalionline.com – Upah tenaga kontrak di Pemkab Klungkung menjadi perhatian DPRD Klungkung. Dalam rapat koordinasi antara Komisi I dan II dengan Dinas Kesehatan, RSUD dan BPBD Kabupaten Klungkung, sepakat akan merancang kenaikan upah tenaga kontrak. Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom akhir pekan lalu.

Ketua Dewan Anak Agung Gde Anom menyoroti timpangnya honor tenaga kontrak Kabupaten Klungkung maupun tenaga kontrak Propinsi Bali di RSU Pratama di Nusa Penida, seperti jauh panggang dari api, sehingga hal ini potensial menimbulkan kecemburuan antar tenaga kontrak. Dengan ketimpangan ini, Ketua Dewan berancang-ancang untuk menaikkan honor tenaga kontrak Kabupaten Klungkung

Sudah tentu tenaga kontrak di Kabupaten Klungkung bisa dipastikan bakal menyambut gembira usulan positif tersebut. Menurut Gung Anom Dewan Klungkung merancang akan menaikkan upah mereka minimal Rp 200 ribu. Kenaikan ini dirancang dalam APBD Perubahan Tahun 2020 sehingga tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan.

Menurut AA Gde Anom, rencana menaikkan upah tenaga kontrak di Klungkung tidak ada kaitannya dengan politik. Hal ini murni dari keinginan Dewan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak. Hal ini dipicu adanya perbedaan upah yang diterima antara tenaga kontrak dari Provinsi dan di kabupaten yang bertugas di RS Pratama Nusa Penida. “Kita tidak ingin ada kesan dianaktirikan. Kalau honor tenaga kontrak di Nusa Penida memang  ingin dinaikkan, yang di Klungkung daratan juga harus kita naikkan,” terang  AA Anom.

Terkait kenaikan upah tenaga kontrak tersebut, AA Anom langsung meminta anggota dewan yang hadir untuk menyampaikan ke masing-masing fraksi. Dia meminta agar kenaikan upah tenaga kontrak minimal Rp 200 ribu. Kenaikan upah tenaga kontrak juga diminta agar dirancang di anggaran perubahan sehingga bisa diterima pada tahun 2021.

BACA JUGA:  8 Warga Serokadan, Desa Abuan, Bangli Dinyatakan Positif Covid-19

“Di Klungkung ada sekitar 3.000 tenaga kontrak dan minimal ada Rp 6 miliar anggaran yang dibutuhkan. Kalau ada naik Rp 2 miliar atau lebih, tidak jadi persoalan. Dan kita tegaskan hal ini tidak ada kaitannya dengan politik,” katanya.

Setali tiga uang disampaikan Ketua Komisi III I Wayan Mardana. Politikus Partai Golkar itu meminta eksekutif melakukan kajian kenaikan upah tenaga kontrak.  “Kalau bisa gaji sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten),” imbuh anggota dewan I Wayan Widiana. Politikus Partai Gerindra ini berharap ketika ketika gaji sudah naik, agar diberengi pelayanan yang lebih baik pula.

Sedangkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung Ida Bagus Ketut Mas Ananda ditemui usai rapat mengaku setuju dengan rencana peningkatan pendapatan pegawai non-ASN itu. “Nanti kami laporkan hasil rapat koordinasi kepada Pak Sekda. Sehingga bisa dilakukan kajian, berapa kebutuhan anggaran,” kata Mas Ananda.

Sekadar diketahui, tenaga kontrak Pemkab Klungkung mencapai 3 ribuan orang. Saat ini mereka mendapat gaji Rp 1,6 juta hingga Rp 1,8 juta per bulan. (knk)