Pemkab Bangli Diminta Turunkan Retribusi Pariwisata

Suasana dengar pendapat DPRD Bangli dengan stakeholder pariwisata di Bangli.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Terkait wabah virus corona  yang berdampak pada sektor pariwisata, DPRD Bangli segera akan menerbitkan rekomendasi ke Pemkab Bangli untuk menunda kenaikan tarif retribusi pariwisata Kintamani yang diberlakukan sejak 1 Januari lalu. Dasar rekomendasi itu menyusul  adanya tuntutan dari para pelaku pariwisata saat Rapat Dengar Pendapat di DPRD Bangli dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Bangli, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali, di Gedung DPRD Bangli, Senin (2/3/2020).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar dan didampingi Wakil Ketua I Komang Carle situ juga dihadiri Ketua Komisi II Ketut Mastrem dan sejumlah anggota DPRD Bangli lainnya.

Pada kesempatan itu, Ketua PHRI Kabupaten Bangli, I Ketut Mardjana bersama stakeholder pariwisata lainnya mengatakan  biaya berwisata ke Bangli termasuk kenaikan retribusi yang diberlakukan awal tahun 2020 selalu menjadi sorotan dan topik pembahasan disertai imbauan agar Pemkab Bangli menurunkan beban biaya pariwisata tersebut demi menggairahkan kembali pariwisata Bali dan Bangli pada khususnya.

Saat itu, sesuai surat yang telah ditembuskan PHRI ke instansi terkait termasuk ke DPRD Bangli pada intinya ada empat poin tuntutan yang disampaikan. “Intinya kami meminta Pemerintah Kabupaten Bangli untuk menunda Peraturan Bupati No. 37 tahun 2019 tanggal 7 November 2019 sampai dengan kondisi pariwisata kembali pulih,” ungkap Mantan Dirut PT POS Indonesia ini.

Selain itu, pihaknya juga meminta Pemkab melakukan koordinasi dan konsolidasi terhadap pelaksanaan retribusi dan berbagai pungutan di kawasan pariwisata Bangli agar dapat mengurangi biaya kunjungan untuk menghilangkan citra tingginya biaya pariwisata di Bangli. Lebih lanjut, Pemkab diminta mengkaji secara hukum penerapan tiket masuk retribusi yang dilaksanakan di jalan raya Denpasar-Singaraja melalui Kintamani. “Dalam hal ini, Pemkab kami minta agar setiap kebijakan yang diambil agar lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi rakyat,” tegasnya.

BACA JUGA:  Pedagang Janur Bandel, Angkutan Umum Masuk Pasar Galiran

Kata Mardjana, penundaan kenaikan tarif tersebut tidak semata-mata untuk mengembalikan ke tarif lama.  “Yang namanya tuntutan kalau bisa free tentunya akan lebih baik. Karena apa, saya selalu mengatakan jangan melakukan pungutan-pungutan di depan yang notabene akan membebani pariwisata itu sendiri. Sebaliknya, berikan kesempatan kepada pelaku wisata, pengusaha pariwisata untuk mendapat benefit. Kalau sudah pariwisatanya ramai dan pengusahanya berkembang, silakan mereka nanti dikenakan pajak. Ini lebih ideal dari pada beban diberikan di depan kepada wisatawan,” tegasnya.

Kalau wisatawan free ke Kintamani, apa tidak akan menyebabkan APBD Bangli jeblok?  “Tidak jeblok. Dengan free yang diberikan, tentunya wisatawan datang untuk belanja. Kan ada pajak penjualannnya, ada PHR. Justru ini akan menumbuhkembangkan sektor pariwisata dan ada kesempatan mengembangkan usaha-usaha pariwisata. Salah kalau ada pendapat, PHR akan turun. Justru saya meyakini kalau ini dilakukan secara baik dan manajemen yang baik akan meningkatkan. Selanjutnya, bagaimana membantu perusahaan-perusahaan ini mengelektronikkan kegiatannya, sehingga setiap penjualannya akan tercatat. Sehingga jika sudah tercatat, akan lebih mudah untuk menetapkan berapa tarif untuk dijadikan PHR sehingga dasar pungutannya juga menjadi lebih jelas,” beber Mardjana seperti dilansir suaradewata.com.

Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar usai  dengar pendapat memastikan DPRD Bangli segera akan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati. “Paling tidak selaku wakil rakyat, kami juga berharap melihat fakta kondisi di lapangan bisa dibuat kebijakan oleh Bupati. Yang terpenting dan mendesak, dengan sangat hormat saya meminta ke Bupati agar bisa segera mengevaluasi tarif retribusi ke Kintamani,” pintanya. (yaw)