Pansus VI Sidak Disperindag Tabanan, Dewan Gagal Temui Kadis

Pokja Aset Pansus VI DPRD Tabanan melakukan sidak ke Disperindag Tabanan.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Pokja Aset Pansus VI Bidang Aset dan Pendapatan Daerah DPRD Tabanan melakukan sidak ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tabanan, Senin (2/3/2020).

Sayangnya Pokja yang dipimpin I Gusti Nyoman Omardani didampingi I Gusti Komang Wastana, I Wayan Eddy Nugraha Giri, Putu Yuni Widyadnyani, dan I Gusti Ngurah Mayun itu, tidak dapat menemui Kadisperindag I Gusti Nyoman Arya Wardana, lantaran yang bersangkutan tidak ada di kantornya.

Sekretaris Disperindag tampak kebingungan saat Pokja meminta data terkait pengelolan kios yang ada di sejumlah terminal maupun terkait pasar tradisional atau pasar senggol (pasar malam) yang menggunakan aset milik Pemkab Tabanan. Hal itu pun membuat koordinasi antar lembaga itu terganggu.

Ketua Pokja Aset Pansus VI, I Gusti Nyoman Omardani mengatakan, kedatangannya ke Disperindag terkait tata kelola pasar yang kurang maksimal. Namun koordinasi itu terganggu, lantaran yang semestinya membidangi, malah terlihat kebingungan saat dimintai data. “Lalu bagaimana bisa mengoptimalkan kinerja, jika segala hal yang berkaitan dengan itu tidak dipahami. Contohnya, pada aset itu kan hal krusial, tapi yang megang data tenaga kontrak,” ungkapnya.

Padahal, menurutnya, itu merupakan hal yang salah karena data semestinya dipegang ASN. Sedangkan tenaga kontrak bisa membantu ASN tersebut. Sebab data merupakan tanggung jawab organisasi atau lembaga.

Apalagi saat pihaknya meminta data aset yang berkaitan dengan perdagangan, Disperindag masih kebingungan. Padahal semestinya, Disperindag memiliki inovasi jika ingin membantu meningkatkan PAD. “Semestinya setiap potensi yang ada harus dipahami. Sedangkan ini data tidak ada seolah membiarkan atau melepas potensi yang ada, padahal itu kan tanggungjawab dari OPD yang bersangkutan,” papar politisi PDIP asal Pupuan tersebut.

Ditambahkannya, pihak Disperindag hanya memiliki data pasar-pasar utama dan satu pasar senggol yakni Pasar Senggol di Kota Tabanan. Sedangkan kenyataannya banyak pasar senggol yang menggunakam aset-aset milik Pemkab Tabanan, namun tak terdata dengan baik. Atas kondisi tersebut, pihaknya pun memberikan Disperindag deadline satu minggu kedepan untuk menyerahkan data yang lengkap ke Pokja Aset.

BACA JUGA:  Satu Lagi Pasien Covid 19 di Denpasar Sembuh, Penambahan Kasus Positif Nihil

Anggota Pokja, I Gusti Nyoman Wastana juga menyayangkan akan data di Disperindag yang masih amburadul. “Kami datang untuk mencari data, khususnya aset-aset yang digunakan terkait Perindustrian dan Perdagangan. Bahkan infonya ada yang digunakan untuk ternak sarang burung walet. Lalu untuk mengetahui pasar-pasar yang ada di Tabanan, apakah sudah optimal atau belum, dan informasinya kepala pasar jarang ada di kantor, tapi ternyata datanya masih amburadul,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Disperindag Tabanan I Ketut Suarsana menyampaikan, Pokja menilai ada data yang kurang terkait pasar-pasar yang ada di Tabanan. Khususnya terkait pasar senggol, dimana pihaknya hanya mendata pasar senggol di Kota Tabanan. Sebab hanya pasar senggol itu saja yang ada kontribusinya ke daerah. Sedangkan lainnya dikelola adat, sehingga tidak didata oleh pihaknya.

“Jadi saran dari Ketua Pokja seluruh pasar senggol yang ada di Tabanan yang menggunakan hak atau aset Pemda harus didata. Sehingga kami akan upayakan nanti secepatnya didata. Karena selama ini kami hanya berpacu pada yang menjadi sumber PAD saja,” ungkapnya. (knk)