Kepala Daerah Diminta Tak Sebarkan Data Pribadi Warga Terjangkit Virus Corona

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (foto : Liputan6.com)

Beritabalionline.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta kepala daerah tidak menyebarkan data pribadi warganya yang terkena virus corona di daerahnya. Dia menyayangkan tersebarnya data warga positif corona asal Depok, Jawa Barat.

“Ini saya sayangkan, sebenarnya kepala daerah harus memelihara iklim kondusif. Nah dan juga daya pribadi pasien juga dilindungi oleh undang-undang untuk kemudian tidak disebar luaskan walaupun oleh otoritas yang kemudian berwenang untuk itu,” kata Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Dasco mengimbau pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan jika ada daerahnya terkena virus corona. Sehingga, tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.

“Langkah-langkah yang dilakukan itu kalo sudah tau tempat, domisili tinggal koordinasi dengan pihak terkait seperti kemenkes dan lain-lain untuk langkah preventif supaya lingkungan sekitar tidak terkena virus tanpa kemudian menimbulkan kepanikan,” tuturnya.

DPR RI juga menghimbau kepada kepala daerah untuk tidak mengekspos data dari pasien. Karena itu akan menimbulkan kerugian tersendiri dan berdampak ke lingkungan.

“Ekspos data sebelum kemudian penanganan preventif untuk lingkungan akan membuat masyarakat panik,” pungkasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto ditunjuk menjadi Juru Bicara (Jubir) untuk penanganan virus corona (Covid-19). Langkah ini menyusul adanya kasus pertama virus corona di Indonesia.

Dasco menilai, pemerintah memang perlu membuat sistem satu pintu untuk informasi terkait virus corona. Sehingga, informasi yang diberikan ke masyarakat tidak simpang siur.

“Untuk informasi yang tidak simpang siur dan monitoring yang terpadu oleh pemda, memang sebaiknya pemerintah pusat segera membuat semacam krisis center yang selain gunanya supaya termonitoring supaya terpadu juga informasi yang keluar juga sebaiknya dari satu pintu,” katanya.

BACA JUGA:  Kasus Positif Covid-19 Bertambah Jadi 893 Pasien, Didominasi DKI Jakarta dan Sulsel

DPR meminta pemerintah pusat dan daerah selaras menyajikan informasi soal corona kepada masyarakat.
“Karena kita liat nanti ada ketidaksinkronan informasi dari pemerintah pusat atau pemda di mana ada satu daerah yang terdampak virus corona misalnya,” ujar dia.

DPR juga memonitor langkah pemerintah daerah terkait tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan virus Corona.

“Dan juga ikut menenangkan aksi masyarakat yang panik karena ada pengumuman dua WNI yang terkena virus corona,” ucap politikus Gerindra itu.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto sebagai Juru Bicara (Jubir) untuk penanganan virus corona (Covid-19). Hal ini menyusul wabah virus corona di Indonesia.

“Satu lagi pemerintah juga telah tunjuk jubir resmi untuk penanganan Corona, yakni Dr Achmad Yurianto. Dia itu Sesditjen P2P Kemenkes,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Nantinya, Achmad Yurianto akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan virus corona. Selama ini, dia juga aktif memberikan pernyataan ke awak media bahkan sebelum virus asal Wuhan, China itu terdeteksi di Indonesia. (itn)