Dewan Karangasem Setujui Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Kaling

DPRD Karangasem mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda, serahkan pokok pikiran kepada Bupati dan usulkan dua Raperda inisiatif Dewan. (foto: ist)

Beritabalionline.com – Seluruh fraksi di DPRD Karangasem menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan menjadi perda dalam rapat paripurna, Senin (2/3/2020) siang di kantor dewan setempat. Raperda tersebut adalah salah satu dari empat ranperda yang disetujui dewan Karangasem.

Keempat ranperda itu yakni Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Karangasem. Kemudian Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah. Lalu Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, dan Ranperda Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Karangasem.

Mengenai Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, ada beberapa poin yang diubah. Utamanya terkait masa bakti kepala lingkungan yang belum disamakan dengan kelian dinas.

Ketua Pansus II diwakili I Ketut Mangku menjabarkan, rancangan peraturan ini telah dibahas sebelumnya, diawali pada September 2019 dan kemudian dibahas oleh Pansus II. Latar belakang pengajuan Ranperda ini tiada lain meninjau kembali Perda 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Sementara itu, pemerintah berupaya agar fungsi kerja kepala lingkungan dengan kelian dinas yang sama-sama sebagai perangkat kewilayahan disejajarkan. Namun ada perbedaan antara keduanya dalam hal masa jabatan.

“Maka perlu dibuatkan masa kerja kepala lingkungan yang saat ini berbeda. Ada yang berdasarkan umur sampai 60 tahun, dan ada berdasarkan periodisasi sesuai Perda 11/2007,” jelas Ketut Mangku seperti dilansir Baliexpress.com.

Kini kepala lingkungan yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dengan usia kurang 60 tahun, maka dapat diangkat sampai usia 60 tahun. Selanjutnya, masing-masing fraksi rata-rata meminta eksekutif melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang peraturan tersebut.

Selain itu, Fraksi PDIP menyampaikan pandangannya terkait Ranperda tersebut, di mana eksekutif melalui kelurahan agar melakukan investigasi lebih awal potensi masalah yang akan ditimbulkan.

BACA JUGA:  Wagub Cok Ace Ajak Masyarakat Bali Tekuni Pertanian

Diharapkan pula dalam penerapan perda ini nantinya, pemilihan kepala lingkungan dapat disesuaikan dengan asal-usul desa dan lingkungan. Kemudian ketokohan minimal memiliki wawasan kebangsaan, berkepribadian baik, dan pengangkatan dan pemberhentiannya tidak didasari unsur politik. (knk)