PHR Digratiskan Enam Bulan, Bupati Suwirta Sebut Untuk Keberlanjutan Pariwisata

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Kebijakan Pemerintah Pusat menggratiskan pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) selama enam bulan, tidak membuat risau Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Suwirta menyebut kebijakan itu sebagai langkah untuk mewujdukan pariwisata berkelanjutan.

Bahkan SuwirtaMinggu (1/3/2020) menyatakan, jika kebijakan itu harus diberlakukan, Pemkab Klungkung bakal mengikuti arahan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Bali. Suwirta menyampaikan kebijakan Pemerintah Pusat ini bagian dari upaya merecovery pariwisata Bali yang kini terpuruk akibat kasus mewabahnya Virus Corona.

Namun, orang nomor satu di Pemkab Klungkung ini mengakui PHR merupakan unggulan pendulang PAD Kabupaten Klungkung. “Kalau dilihat realisasi PHR di Klungkung pada tahun 2019 hanya Rp 32 miliar, tidaklah begitu besar, tetap PHR menjadi unggulan. Tapi untuk pariwisata berkelanjutan kami harus mengikuti arahan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Bali untuk recovery pariwisata,” tandas Bupati Suwirta.

Bupati asal Ceningan, Nusa Penida ini melihat kebijakan menggratiskan PHR itu akan berdampak terhadap beberapa kegiatan di Kabupaten Klungkung terutama kegiatan yang didanai dari PHR. “Pasti akan ada evaluasi kegiatan dan kami akan menyusun kembali prioritas kegiatan. Termasuk akan melakukan efisiensi anggaran, salah satunya perjalanan dinas yang akan saya efisiensi,” katanya.

Disisi lain, kebijakan menggratiskan PHR diikuti ‘kompensasi’ Pemerintah Pusat menjanjikan dana sebesar Rp 3,3 triliun. Namun dana tersebut akan diperebutkan oleh 10 destinasi pariwisata dari 33 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. (yoi)

BACA JUGA:  Hari ini, Pasien Covid-19 di Bali Meninggal 5 Orang, Sembuh 94 dan Positif 51