Bupati Giri Prasta Diundang Pusdokkes Mabes Polri

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi Narasumber Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pusdokkes Mabes Polri.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Pemkab Badung dibawah kepemimpinan Bupati I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa dalam bidang kesehatan,  mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan dianugerahi penghargaan di Bidang kesehatan berupa Universal Health Coverage (UHC) oleh BPJS Pusat. Yang mana penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pusdokkes Polri secara khusus mengundang Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi narasumber dalam acara “Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit ” dengan harapan dapat mewujudkan Rumah sakit Bhayangkara yang profesional mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta terakreditasi pada Rabu (26/2/2020).

Bupati Giri Prasta dalam paparannya menjelaskan, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakatnya, Pemkab Badung telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Badung Sehat (KBS). ” Kami di kabupaten Badung mengalokasikan dana untuk bidang kesehatan mencapai 12 persen dari post belanja APBD kami,”ungkap Giri Prasta.

Disampaikan pula olehnya, manfaat tambahan dari program KBS diatur dalam Peraturan Bupati Badung No. 6 Tahun 2018. Artinya, hal-hal yang tidak dijamin oleh JKN tercover oleh KBS. Setidaknya ada 22 manfaat tambahan KBS, salah satunya pelayanan evakuasi pasien dengan ambulan dari rumahnya yang ada di desa menuju ke faskes rujukan di wilayah Provinsi Bali. Bahkan, peserta yang tidak sesuai dengan prosedur JKN pun juga ditanggung oleh KBS.

“Distribusi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merata di setiap desa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bisa terdaftar di seluruh FKTP, rasio ideal perbandingan dokter dengan penduduk adalah 1 : 2500 sesuai standar WHO, sedangkan untuk di Jakarta saja rasionya hanya 1: 5000,” ungkap Giri Prasta dalam menjelaskan kelebihan KBS.

BACA JUGA:  Jelang Galungan, Gianyar Adakan Pasar Gotong Royong

Dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, di tahun 2019 status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga tidak ada iuran biaya dengan melaksanakan motto service excellent, zero complain. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat puskesmas dan rumah Sakit sebagai institusi kesehatan yang sangat vital sehingga harus terus meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Acara tersebut dihadiri oleh Kapusdokkes Polri Brigjenpol dr.Musyafak, Karumkit dan Wakarumkit Bhayangkara Tk. I, Raden Said Sukanto, Sespusdokkes Polri Brigjen Pol dr. Abdul Rosyid, Kombespol dr. Hariyanto, Dr. dr. Rusdiyanto, para pejabat utama Pusdokkes Polri dan pejabat utama RS Bhayangkara Tk I, Raden Said Sukanto, Dirut RS Mayapada, Direktur PT Medix Soft serta Karumkit Bhayangkara dan anggota se-indonesia. (rls)