Kesbangpol Kota Denpasar Pantau Keberadaan Ormas, Alamat di Lapangan Tak Sesuai yang Didaftarkan

Rapat Evaluasi Kesbangpol Kota Denpasar terkait keberadaan Ormas/Ist.

Beritabalionline.com – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di wilayah Pemerintah Kota Denpasar ternyata alamatnya tidak sesuai dengan saat awal melakukan pendaftaran.

Hal itu terungkap ketika tim monitoring Ormas yang dikoordinir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar yang beranggotakan unsur Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Polresta Denpasar, Satpol PP dan unsur OPD terkait lainya.

Tim ini telah melakukan monitoring ke sejumlah alamat ormas yang terdaftar di Kesbangpol Kota Denpasar sepanjang bulan Februari. Demikian disampaikan Kabid Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Ormas A A Gede Raka Wiadnyana yang didampingi Kasubid Ormas I B Gd Andika Putra, Selasa (25/2/2020) saat melakukan Rapat Evaluasi terkait Keberadaan Ormas di Kota Denpasar.

“Kami telah melakukan monitoring ormas ini sesuai dengan Permendagri No.56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi masyarkat dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,” ujar AA Gede Raka Wiadnyana, Kabid Ketahanan Ekososbud Ormas yang didampingi IB Andika Kasubid Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Lebih lanjut Wiadnyana mengatakan, monitoring Ormas penting dilakukan untuk menjaga keamanan di Kota Denpasar. Disamping untuk mensosialisasikan pentingnya Ormas mengurus Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar meski telah Berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dijelaskan, melalui SKT yang telah dimiliki ormas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengetahui aktivitas kegiatan dari Ormas tersebut. Termasuk juga untuk pengawasan kegiatan ormas akan dilakukan oleh Kepala Lingkungan dimana ormas tersebut berada karena dalam pengurusan SKT harus mendapatkan tandatangan dari unsur terbawah.

“Kami harapkan semua ormas yang ada di Kota Denpasar mengurus SKT meski telah memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM,” harapnya.

BACA JUGA:  Wali Kota Denpasar Terbitkan SE tentang Tambahan Syarat Administrasi Perjalanan Darat, Laut dan Udara

Kasubid Ormas IB Andika menambahkan, pemantauan ini untuk menjaga Kota Denpasar agar tetap kondusif. Untuk itu monitoring Ormas terus dilakukan sehingga keberadaan Ormas di Kota Denpasar benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat ini jumlah ormas yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sebanyak 313 ormas. “Ormas-ormas yang telah terdaftar ini kami pantau ke lapangan. Namun hasil dari pantauan sepanjang bulan Februari sebagian besar alamat ormas sudah berubah,” ungkapnya.

Terkait dengan adanya ketidak sesuaian alamat Ormas saat mendaftar pihaknya akan melaporkan hasil pantauan ini ke Badan Kesbangpol Provinsi Bali yang akan diteruskan ke Kementerian Hukum dan Ham RI serta Kementerian Dalam Negeri RI. (tra)