Koster Tak Biarkan Bali Jadi Lahan Praktik Ekonomi yang Tinggalkan Sampah

Gubernur Bali Wayan Koster. (foto : Ist)

Beritabalionline.com – Untuk mempermudah transaksi pembayaran elektronik sekaligus mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster melakukan launching penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di lapangan Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Jumat (14/2/2020).

Pada kesempatan tersebut Gubernur Koster tampak didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma.

Acara lonching penggunaan QRIS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali itu, dirangkaikan dengan giat sosialisasi penggunaan QRIS untuk dana punia dan pembayaran elektronik bagi UMKM di Pulau Dewata.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dengan tegas keberpihakannya kepada BPD, yang dengan simultan terus meningkatkan kapasitas layanan terhadap nasabah. Salah satunya dengan mengaktifkan layanan QRIS untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan QR Code dari Mobile Banking.

“Saya sangat mengapresiasi langkah dan kinerja BPD Bali selaku salah satu perbankan yang bermitra dengan pemerintah yang terus memberikan kemudahan bagi nasabah, serta melakukan inovasi baru dalam pengembangan perekonomian,” ucapnya.

Ke depannya, Gubernur Koster mengharapkan sistem keberimbangan antara sistem perekonomian pemerintah dengan dukungan dunia perbankan yang dijalani oleh BPD, dapat semakin ditingkatkan.

Gubernur Koster yang juga didampingi sejumlah kepala OPD di jajaranm Pemprov Bali, menginginkan pembangunan perekonomian Bali ke depan lebih banyak mengoptimalkan pelaku perekonomian yang terlibat di lapangan langsung dan berasal dari Bali, dengan tujuan mereka mampu memberikan kontribusi bagi Bali.

Semua yang digali di Bali, dapat diputar dan diinvestasikan di Bali juga, sehingga memberi imbas dan manfaat bagi masyarakat di daerah ini. “Saya tidak akan membiarkan Bali menjadi praktik ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini, melainkan praktik ekonomi yang tumbuh secara adil dan merata dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Bali secara luas,” katanya, menegaskan.

BACA JUGA:  Lagi Dua Pasien Covid-19 di Bali Meninggal, Angka Kesembuhan Capai 89,35 Persen

Bali yang kecil harus didesain dengan baik. Dengan cara bersatu untuk membangun pertumbuhan ekonomi, maka BPD diharapkan mampu bersaing dengan perbankan yang lainnya, dan tidak lelah untuk berbenah ke arah yang lebih matang. Khususnya perbaikan infrastruktur di sejumlah bidang.

Untuk memajukan Bali dengan penyeimbangan destinasi baru, khususnya pembenahan infrastruktur, kata Gubernur Koster, pihaknya selalu mencari celah agar peserta lelang dan tender yang terlibat di Bali khususnya berkaitanan dengan pemerintah daerah (institusi vertikal yang bekerja sama dengan pemerintah), wajib memiliki rekening BPD, di samping BPD juga harus memiliki sistem protect yang kuat.

Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, BPD Bali adalah bank kedua di seluruh bank pembangunan daerah yang diizinkan untuk melakukan QRIS dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan negara, termasuk peningkatanan kapasitas UMKM yang ada di Bali.

Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS juga berlaku untuk penerima dana punia di pura, yang sudah dibukakan sebanyak 349 pura, termasuk Pura Mandara Giri Semeru Agung, Lumajang, Jawa Timur. (tra)