Dewan Karangasem Desak Jangan Persulit Ijin Villa

Rapat kerja di DPRD Karangasem.(foto: ist)

Beritabalionline.com – DPRD Kabupaten Karngasem mendesak Organisasi Perangkat Daerah terkait,seperti BPKAD, Dinas Perijinan untuk lebih mengoptimalkan mencari sumber penghasilan dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem yang saat ini mengalami penurunan.

Salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan villa yang berada di Karangasem. Ditenggarai keberadaan villa di Karangasem banyak yang belum memiliki ijin sehingga pemerintah kesulitan memungut pajaknya.

Anggota DPRD Wayan Sumatra, menyampaiakan keberadaan villa yang menjamur di Karangasem semestinya ditindaklanjuti dengan proses perijinan.

Pemerintah, kata Sumatra juga wajib mencarikan solusi agar villa mendapatkan ijin.” Jangan terlalu kaku dalam menerapkan persyaratan, terkecuali memang melanggar prinsip yang exstrem,” kata Sumatra saat rapat kerja dengan BPKAD<DPM-PTSP,Satpol Ppdan OPD terkait lainya belum lama ini.

Sumatra mengatakan, pemerintah jangan hanya memikirkan pendapatan dari sektor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), akan tetapi semestinya pemerintah lebih memikirkan multiplayer efek dari keberadaan villa.

Tak diberikan ijinpun,mereka tetap beroprasi dengan modus rumah pribadi.”Jangan berpatokannya pendapatan dari IMB,tetapi lihat multiplayer terhadap masyarakat,” ucapnya.

Melihat kondisi dilapangan seperti itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Karangasem harus je,p[ut bola kelapangan. Pemerintah wajib melindungi pengusaha-pengusaha kecil yang beriventasi di Karangasem.

“Pemerintah harus melindungipengusaha-pengusaha kecil, jangan dihambat perijinan karena investasi butuh kenyaman, kalau tidak ada kepastian hukum investasi pasti lari,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Wayan Putu Laba Erawan menyampaikan, pihaknya tidak menghambat proses perijinan bagi pengusaha di Karangasem.

Dikatakanya, terkadang para pengusaha memakai pihak ketiga dalam mengurus perijinan sehingga menjadi terhambat.

“ Kami tridak pernah menhambat dalam proses perijinan, bahkan kami juga memastikan tidak ada pungutan dalam proses perijinan,” ujarnya.

BACA JUGA:  Polresta Denpasar Gandeng Monex Bali Bagikan Paket Sembako untuk Masyarakat

Banyaknya villa tidak berijin karena banyak terhambat pada IMB. Sehingga perijinan tidak bisa memungut pajak dari IMB. Namun para pengusaha itu telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). (knk)