Galian C Tak Berizin di Karangasem Belum Ditindak

Salah satu lokasi galian C yang disidak anggota dewan.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Pemerintah Karangasem beberapa bulan lalu sepakat akan melibas pengusaha galian yang tidak mengurus izin sampai tenggat waktu 31 Desember 2019. Namun kenyataannya, hingga masuk bulan kedua tahun 2020, eksekutif dan legislatif masih berkutat pada persoalan rencana tindakan yang ditempuh menghadapi pengusaha galian belum berizin.

Urusan izin galian memang cukup serius bagi pemerintah Karangasem. Dalam rapat gabungan antara komisi I dan III DPRD Karangasem terungkap, pendapatan domestik bruto (PDB) galian C mengalamai kenaikan, tetapi pendapatan dari galian C malah menurun. “Karena hampir  50 persen tidak bayar pajak. Kalau ini dibiarkan, saya yakin pengusaha lainya bakal tidak mau bayar pajak,” sebut anggota DPRD Karangasem I Wayan Sumatra, baru-baru ini.

Dewan menyoroti memang banyak pengusaha galian yang belum mengurus izin. Ini tentu berdampak pada kondisi sosial di antara pengusaha galian. Ada kekhawatiran para pengusaha yang lain akan ikut jejak yang ada selama ini. Alhasil, pajak dari sektor galian dikhawatirkan menurun dan pendapatan daerah juga minim.

Ketua Komisi I DPRD Karangasem I Wayan Sunarta mengakui ingin tahu tindakan apa yang bakal dilakukan eksekutif setelah tahu tenggat waktu bagi pengusaha telah habis. Begitu juga anggota dewan I Nengah Rinten,  berharap eksekutif mengambil langkah tegas kepada pengusaha yang tidak ada iktikad baik membayar pajak kepada pemerintah.

Pihaknya juga meminta eksekutif turun ke lokasi melakukan Sidak guna mencari tahu kendala mengurus izin. “Apa kendalanya? Apa karena ada backing, atau ada mafia? Saya kira pemerintah tidak perlu takut karena kita punya polisi, Satpol PP. Ayo kita turun bersama-sama untuk menyelamatkan PAD Karangasem,” ujar politisi NasDem asal Kubu ini.

Sementara itu, Kepala BPKAD Karangasem I Made Sujana Erawan menyampaikan, telah melakukan pendataan dan mengakui pembinaan belum maksimal. Dia menjelaskan, di salah satu kecamatan ada 16 pengusaha yang izinnya aktif, seperti di Bebandem.

BACA JUGA:  Polisi Razia THM Jelang Tahun Baru, Nihil Narkoba

Sementara itu, di Selat, persoalannya kompleks. Seperti pemberian NPWD, ada yang baru mengajukan izin, ada yang masih berproses dan ada pula yang belum. “Di Kecamatan Kubu, dari 50 pengusaha, hanya 30 yang berizin, dan sisanya 20 usaha mati. Kami akan koordinasi ke provinsi untuk menindaklanjuti yang belum memiliki izin ini,” ujar Sujana Erawan.(riz)