Komisi III-Dishub Bahas Rencana Kereta Api

Rapat kerja Komisi III DPRD Bali dengan Dishub Bali, PT Angkasa Pura I, dan PT Nindya Karya terkait rencana Bandara Ngurai Rai dilengkapi kereta api ringan.(foto: ist)

Beritabalionline.com –  Komisi III DPRD Bali mendesak agar pihak konsultan rencana pembangunan Proyek Lintas Rel Terpadu atau disingkat LRT dengan sistem angkutan cepat dengan kereta api ringan (LRT) kawasan Kuta-Air Port (Bandara Ngurah Rai, red) menyiapkan studi kelayakan pembangunan rel terpadu pengurai kemacetan di wilayah vital keramaian pariwisata Bali tersebut.

Proyek transportasi yang inisiatifnya dari PT Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Internasional Ngurah Rai tersebut akan menjadi titik awal sistem tranportasi kereta api yang lebih luas di Bali. Sekalipun sampai saat ini kajian masih terus dilakukan. Termasuk fasilitas kereta api yang ada di Bandara Ngurah Rai tersebut.

Sejauh ini, sistem yang disebut-sebut akan diterapkan adalah Lintas Rel Terpadu (LRT). Sistem angkutan cepat dengan jenis kereta api ringan. Dan hal ini terungkap dalam rapat kerja yang dilakukan Komisi III DPRD Bali dengan Dinas Perhubungan, PT Angkasa Pura I, serta PT Nindya Karya selaku konsultan. Rapat kerja itu sendiri berlangsung, Selasa (28/1/2020), di DPRD Bali.

“Ini (pertemuan) baru pertama kali. Sebelumnya kami baru dengar di media saja. Dari pemaparan semua pihak, sepertinya rencana ini (sistem kereta api) mendekati untuk direalisasikan. Karena sudah ada MoU antara BPKM dengan dua investor Korea,” sebut Ketua Komisi III, Kadek Diana, usai memimpin rapat kerja.

Saat ini, sambung dia, PT Nindya Karya selaku konsultan sedang menyiapkan studi kelayakan dalam kurun waktu enam bulan. Paling tidak, Juni 2020 mendatang, kajian tersebut rampung untuk dipresentasikan. Khususnya kepada PT Angkasa Pura I selaku inisiator.

“Kalau dapat diterima Angkasa Pura selaku inisiator, berarti tinggal jalan. Kalau belum, dianggap belum cukup, mesti ada evaluasi-evaluasi. Tujuannya untuk kepentingan Bali. Untuk mengurai kemacetan di Kuta menuju bandara,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Lagi 2 Pasien Covid-19 di Denpasar Meninggal, Positif 13, Sembuh 4 Orang

Meski demikian, menurut Diana, selagi masih dalam kajian, tentu ada izin dari Pemprov Bali maupun pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya dilintasi rel dari kereta api tersebut. Sebab, tentu ada ruang milik Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota yang akan dimanfaatkan.

“Sebagian kecil (ruang) milik Angkasa Pura. Sebagian besar memanfaatkan milik Pemprov dan Pemkab. Dari ruang yang dimanfaatkan apakah itu bentuknya nanti bisa melalui perizinan, pajak. Apalagi tadi disebutkan rel di bawah tanah. Tentu ada pajak reklame. Apakah ada ketentuan seperti itu? Input modal investasi Pemprov?. Belum dibahas sejauh itu,” sebutnya.

Di kesempatan yang hampir bersamaan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta, menyebutkan bahwa pihaknya melihat rencana PT Angkasa Pura I itu sudah masuk dalam sistem yang sedang dirancang Pemprov Bali.

“Langkahnya seperti apa lihat studinya yang dilakukan masing-masing pihak nanti. Ini positif . Pimpinan Komisi juga mendoronga,” jelasnya.

Mengenai jenis kereta api, dia belum bisa memastikan LRT atau jenis kereta api ringan lainnya. Pun demikian dengan pilihan lintasan yang akan diterapkan nantinya. Apakah bawah tanah, di atas jalan, atau melayang.

“Belum diputuskan. Harus dihitung benar. Ini sebetulnya, ini prakarsa Angkasa Pura. Mereka harus hitung berapa lama ini kira-kira memperbaiki transportasi. Ini kan investasi uang, dikaitkan dengan efisiensi berapa lama akan tertutup,” imbuhnya.

Disinggung mengenai sistem kereta api secara umum di Bali nantinya, sejauh ini baru ada dua jalur. Sanur maupun Mengwitani. Namun untuk jenis kereta apinya belum bisa dipastikan. Karena studi kelayakan yang akan menentukan teknologinya seperti apa.

“FS (feasibility study) ini akan menentukan teknologinya seperti apa. Skema pembiayaannya seperti apa. Dan berapa lama konsesinya. Selain itu, harus ada sinkroniasai dengan rencana di pemerintah kabupaten. Khususnya Badung,” sebut alumni ITB ini.

BACA JUGA:  Musim Penghujan, Polresta Denpasar Tanam Bibit Pohon

Mengenai sistem kereta api di bandara, pihaknya berasumsi, bila tidak ada halangan, ground breaking akan dilakukan pada pertengahan 2020. Artinya, menjelang saat itu, proses kajian dan studi kelayakan mesti dilakukan. Pun demikian dengan studi yang menyangkut, ekonomi, sosial, budaya, maupun operasionalnya.

Dalam pertemuan itu terungkap juga sistem kereta api yang akan melengkapi fasilitas di Bandara Internasional Ngurah Rai itu akan dibangun sepanjang 4,8 kilometer. Lintasannya meliputi Bandara Ngurah Rai, Kuta, dan Terminal Jineng. Tipe lintasannya bawah tanah dan inipun masih dalam kajian.(knk)