Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana Diperuntukkan bagi Semua Lapisan Dunia Usaha

Kalaksa BPBD Provinsi Bali Made Rentin (tengah).

Beritabalionline.com – Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, terletak di wilayah rawan bencana. Dibalik potensi bencana tersimpan potensi kemakmuran salah satunya melalui pariwisata.

“Pariwisata yang dikedepankan adalah pariwisata yang berbudaya, yang menjaga alam dan lingkungannya serta aman terhadap bencana sehingga dapat terus berkelanjutan dan berkualitas,” kata Made Rentin, Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Kamis (16/1/2020) di Denpasar.

Dikatakan, konsep pariwisata aman bencana meliputi 5 elemen kunci yaitu pemahaamn risiko bencana, fasilitas aman bencana, tata kelola risiko bencana, manajemen kedaruratanserta Business Continuity Planning.

Kesemuanya ini membutuhkan penguatan dari berbagai pihak khususnya melalui penta helix yang didalamnya terdapat masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media massa dan akademisi.

Salah satu inovasi yang mendukung konsep pariwisata aman bencana yang dicoba dibangun di Bali adalah Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana. Perumusan sertifikasi kesiapsiagaan bencana dilaksanakan di ruang UPTD.

“Ini adalah salah satu inovasi yang belum ada di wilayah lainnya yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman. Dari sisi bangunan, sarana prasarana, SDM yang terlatih hingga ketersediaan logistik ketika terjadi bencana semua menjadi bahan di dalam penyusunannya,” ucap Rentin.

“Kita akan menguatkan kualitas di dalam pelaksanaan bukan hanya dunia usaha semata namun meluas hingga pemerintah, perkantoran umum dengan legalisasi di tahun ini,” lanjutnya.

Penyusunan sertifikasi kesiapsiagaan bencana bukan saja untuk hotel semata namun semua lapisan dunia usaha yang bersentuhan dengan pariwisata, seperti restaurant, mall, rumah sakit, theatre, perkantoran dan lainnya.

Sertifikasi kesiapsiagaan bencana bagi dunia usaha berlangsung dari 2014 hingga 2018 dengan menyasar 64 dunia usaha dari hotel, rumah sakit hingga restaurant dan dibranding ulang menjadi sertifikasi kesiapsiagaan bencana dalam bentuk legalisasi yang lebih kuat dan mekanisme yang lebih baik di tahun 2020 ini.

“Seiring dengan penyusunan legalisasi dalam bentuk Pergub, akan dikuatkan sumber daya manusia untuk mampu memberikan pemahaman serta edukasi terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam kebencanaan sehingga pada akhirnya kegiatan ini benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Bali dan wisatawan yang berlibur di Bali,” tegas Made Rentin. (agw)