Kontrol Proyek Nusa Penida, DPRD Klungkung Gelar Raker dengan Dinas PU

Komisi II DPRD Klungkung melakukan rapat kerja dengan Dinas PU Klungkung dan para rekanan, terkait proyek di Nusa Penida.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Komisi II DPRD Klungkung dan Dinas PU serta para rekanan melakukan rapat kerja terkait pelaksaan proyek infrastruktur di Klungkung, Senin (13/1/2020).

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD, Tjokorda Gede Agung dan Wakil Ketua Komisi II, Wayan Buda Parwata ini tidak hanya melibatkan Dinas PUPR, namun juga konsultan pengawas dan pihak rekanan. Banyak hal yang mencuat dalam rapat kerja tersebut diantaranya soal adanya rekanan yang menawar proyek dibawah 60 persen dari nilai pagu.

Belum lagi proyek jalan di Nusa Penida tidak dibuatkan drainase sehingga kondisi aspal cepat rusak jika terjadi hujan dan banjir.

Anggota Komisi II DPRD Klungkung AA Sayang Suparta meminta agar eksekutif, bekerja sama dengan tim Kejaksaan Negeri Klungkung untuk melakukan pengawasan.

“Jika sampai nilai proyek itu berani ditawar sampai setengah harga, tentu tidak wajar kan? Harus dipertanyakan lagi, agar tidak proyek asal-asalan dan bermasalah di kemudian hari,” ungkap Sayang Suparta.

Ia juga menyoroti masih digunakannya aspal coolmix di Nusa Penida.

Menurutnya penerapan coolmix sudah tidak lagi cocok diterapkan di Nusa Penida.

“Dengan kondisi yang demikian, saya kira di Nusa Penida sudah tidak lagi cocok menggunakan cool mix,” ungkap Politisi asal Desa Paksebali, Klungkung tersebut.

Hal serupa diungkapkan Gede Artison Andarawata.

Ia mewanti-wanti agar eksekutif sistem saat lelang tidak menerima rekanan yang melakukan penawaran di luar kewajaran.

Sementara Kepala Dinas PU Klungkung Anak Agung Lesmana berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bisa lebih tegas.

Terlebih masalah penawaran dan lelang sudah diatur dalam sistem.Hanya saja perubahan yang akan dilakukan harus diterima rekanan maupun konsultan. Belum lagi jumlah rekanan yang mau mengerjakan proyek jalan di Nusa Penida sangat terbatas. Bisa dihitung dengan jari.

BACA JUGA:  Gubernur Koster Tegaskan Tak Alergi Kritik

Disamping itu, di Nusa Penida juga masih terkendala angkutan. Karena Klungkung belum memiliki pelabuhan.

“Walaupun ada dua kapal tongkang juga belum maksimal. Gunakan aspal beton juga harus ada AMP di Nusa Penida dan butuh alat angkutnya,” ungkap AA Lesmana.

Lebih jauh AA Lesmana juga mewacanakan akan menggunakan aspal dari bahan limbah plastik untuk mengerjakan proyek jalan di Klungkung. Hanya saja rencana tersebut harus dikaji lagi secara matang.

Termasuk berkoordinasi dengan Kementrian PUPR. Apalagi rencana tersebut dilakukan tidak hanya sebagai program inovasi, namun juga untuk mengatasi masalah limbah plastik di Klungkung.

Rencana penggunakan aspal dari bahan plastik ini juga disambut positif anggota Komisi II DPRD, AA Sayang. Malah AA Sayang berharap Dinas PUPR bersama-sama dengan DPRD untuk melakukan koordinasi dan study banding. Karena selama ini antara Dinas PU dan DPRD jalan sendiri-sendiri. Beda lagi dengan anggota Komisi II DPRD lainnya, Gde Arstison Andarawata.

Pihaknya berharap Dinas PUPR lebih mengkaji lagi masalah dampak lingkungannya.

“Jangan sampai proyek sudah jalan malah menimbulkan masalah baru seperti merusak lingkungan,” katanya.

Sementara itu dari pihak reknan maupun konsultan yang hadir sebagian besar mengeluhkan masalah pengangkutan barang yang selama ini terjadi di Nusa Penida. Karena tak sedikit proyek yang dikerjakan molor karena masalah angkutan. Disamping juga harga buruh proyek lokal cukup mahal sehingga pihak rekanan terpaksa mencari tenaga dari luar Bali.

“Kami dari konsultan pengawas juga terkendala fasilitas. Karena di RAB hanya dicantumkan biaya perorangan. Sedangkan untuk biaya penginapan kos kita tanggung sendiri,” ujar salah seorang konsultan pengawas, Nyoman Suparta.

Terhadap persoalan tersebut, AA Sayang langsung menyarankan agar Pemkab mengundang pihak kejaksaan untuk ikut memberikan masukan jika ada penawaran tidak wajar.

BACA JUGA:  Dewan Pers Imbau KPU Kerjasama dengan Media Berbadan Hukum dan Pemred Bersertifikasi Wartawan Utama

“Bagi saya rekanan yang menawar sampai dibawah 60 persen bukan tidak wajar lagi. Melainkan kurang ajar. Jadi saya sarankan untuk betuk tim dengan mengundang kejaksaan jika ada penawaran yang tidak wajar,” terangnya.

Asisten III Pemkab Klungkung, Ni Luh Ketut Ari Citrawati mengatakan penawaran rendah yang diajukan pihak rekanan tidak hanya terjadi di Klungkung. Namun juga terjadi di seluruh kabupaten di Bali.

Apalagi ada rekanan yang sampai menawar 60 persen dari nilai pagu. Tapi disatu sisi, pihak Pemkab tidak bisa langsung menggugurkan karena terbentur aturan.(yaw)