Pol PP Badung Gencarkan Pendataan Akomodasi Wisata

Petugas Sat Pol PP Badung saat sidak akomodasi wisata.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Intruksi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mendata akomodasi wisata terus digencarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung. Satuan penegak perda ini terus menyisir akomodasi wisata untuk mengecek kelengkapan perijinan. Kamis (9/1/2020), sejumlah pemilik akomodasi wisata dipanggil karena saat sidak tidak bisa menunjukan kelengkapan dokumen perijinan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung IGK Suryanegara menjelaskan, sebagai tidak lanjut sidak yang telah dilakukan, pihaknya langsung memanggil pemilik akomodasi wisata yang tidak bisa menunjukan dokumen perijinan.

“Iya hari ini kami panggil empat pemilik akomodasi pariwisata yang didapat tak melengkapi izin saat Satpol PP menggelar sidak di beberapa hari lalu,” ujar Suryanegara. Empat akomodasi yang tak memiliki izin yakni jenis Hotel dan Spa. Keempat akomodasi pariwisata itu pun berlokasi di daerah Benoa, Kuta Selatan, Badung.

Mengenai pelanggaran, pihaknya mengatakan tetap masalahnya ada pada perizinan. Jadi kata Suryanegara dari beberapa izin yang dimiliki ada salah satu yang mati atau mengalami perubahan. Diungkapkannya, pihaknya mencatat ada sebanyak 8 ribu lebih akomodasi pariwisata di Badung. Semuanya akan dicek satu persatu berkoordinasi dengan intansi terkait.

Disinggung empat akomodasi yang ditemukan bermasalah. Pihak manajemen mengaku akan melengkapi semuanya. Bahkan dari satpol PP akan tetap memberi waktu untuk melengkapi perizinan. Syaratnya, selama izin belum keluar, aktivitas usaha di lokasi tersebut harus dihentikan. Jika setelah diberikan jangka waktu, misalnya seminggu sama sekali tidak mengurus perizinan, sesuai SOP pihaknya akan memberikan Teguran I selama tujuh hari.

Jika tidak ditanggapi dilayangkan Teguran II yang juga berjangka waktu tujuh hari. Jika tak juga ditanggapi, maka dilayangkan Teguran III dengan jangka waktu tiga hari. “Apabila selama tiga hari memang tidak ada niatnya (mengurus izin, red) maka kami ajukan ke sidang yustisi untuk membuat keputusan untuk menyegel tempat usaha itu,” tegasnya. (riz)

BACA JUGA:  Bali Dipilih Jadi Pilot Project Making Cities Resilience 2030