49.064 Warga PBI Dinonaktifkan, DPRD Tabanan Gelar Raker

Rapat kerja dewan dengan eksekutif terkait penonaktifan peserta BPJS PBI belum bisa mencari solusi tegas karena anggaran sudah ketok palu.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Para peserta BPJS kesehatan (JKN-KIS) yang sebelumnya ditanggung, banyak yang dinonaktifkan termasuk untuk Tabanan. Sebanyak 49.064 peserta penerima bantuan iuran (PBI) dinonaktifkan pusat, sehingga tidak bisa lagi tercover untuk layanan BPJS.

Pemkab Tabanan harus berpikir keras untuk mencover anggaran untuk mereka ditengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil.

Di tahun 2019 untuk PBI daerah di Kabupaten Tabanan tercatat 122.388 peserta, namun karena ada kenaikan tarif premi, dengan anggaran yang tersedia di tahun 2020 hanya mampu mengcover 73.324 peserta.

Hal ini pun langsung mendapat sorotan Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga serta jajaran Komisi IV yang langsung menggelar rapat kerja (Raker) bersama eksekutif seperti dinas Kesehatan, dinas Sosial, BRSU dan perwakilan dari BPJS, Senin (6/1) di ruang sidang pleno DPRD Tabanan. Raker ini bertujuan untuk mencari solusi agar PBI yang dinonaktifkan tersebut kedepan bisa dicover kembali.

Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan menjelaskan, kuota jumlah peserta PBI di Tabanan tahun 2019 tercatat 122.388. Dengan nilai premi sebesar Rp 42 ribu per bulan. Dari total pembiayaan tersebut, selama ini biaya yang dikeluarkan untuk peserta PBI di Kabupaten Tabanan dialokasikan sebesar 49 persen dari APBD Kabupaten Tabanan dan 51 persen dari APBD Provinsi Bali.

Hanya, di tahun 2020, provinsi hanya bisa memberikan dana sharing Rp 17 Milyar, akhirnya disepakati pembiayaan hanya bisa mengcover kuota PBI sebanyak 73. 324 peserta. Data tersebut diambil dari data Puskesmas melihat data peserta yang sering berobat.

Kalau dilakukan pendataan ulang tentu membutuhkan waktu sekitar enam bulan, sedangkan perjanjian kerjasama untuk kelanjutan layanan di tahun 2020 sudah harus ditandatangani pemerintah daerah dan pihak BPJS, akhir Desember 2019.

BACA JUGA:  Polisi Evaluasi Minggu Pertama Pelaksanaan PKM di Denpasar

“Melihat anggaran yang tersedia, tahun 2020 hanya bisa mengcover sebanyak 73.324 jiwa, sementara sisanya sebanyak 49.064 jiwa dinonaktifkan,” katanya.

Dan dari 73.324 jiwa data PBI yang diserahkan ke BPJS, setelah dilakukan kroscek, rupanya ada 800 jiwa yang dianggap tidak masuk syarat sebagai penerima PBI seperti sudah masuk kategori mandiri ataupun meninggal. Ada kurun waktu sampai tanggal 14 Januari kedepan, untuk bisa mengisi kekurangan sisa kuota 800 jiwa ini dan diambil dari mereka yang belum tercover tadi.

“Hanya saja, masih ada sisanya yang harus menjadi perhatian semua pihak, ini yang sedang kami kordinasikan dengan jajaran dewan untuk bisa mendapatkan solusi,” tandasnya.

Menurut, Gunawan, salah satu solusi yang dianggap pas saat ini adalah penyediaan anggaran sebesar Rp 24 Milyar untuk bisa mengcover pembiayaan peserta PBI yang tercecer akibat kenaikan tarif premi tersebut. “Butuh anggaran sekitar Rp 24 Milyar untuk menutupi premi bagi peserta yang dinonaktifkan agar bsia ditanggung,” katanya.

Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga menegaskan, untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat jangan sampai ada istilah “memotong ‘ atau tidak tercover seluruhnya. Kalau sekarang tidak bisa bayar karena lewat anggaran, paling tidak mereka (peserta PBI) tetap diberikan layanan, yang tentunya pembayaran akan dituntaskan pada anggaran berikutnya.

“Harus tetap dilayani sehingga masyarakat tidak ribut,” tandasnya. Disisi lain, Dirga juga berharap dengan adanya kenaikan tarif premi BPJS, paling tidak juga dibarengi peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. “Tarif premi naik, pelayan juga harus ditingkatkan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Made Suarta juga menyampaikan rapat kerja kali ini merupakan salah satu bentuk fungsi dewan terkait persoalan yang muncul di masyarakat. Komisi IV menyetujui pada anggaran perubahan akan mengcover kekurangan dana untuk kepentingan masyarakat.

BACA JUGA:  Masuk Top Inovasi 99 Pelayanan Publik Nasional, Rai Mantra Paparkan Inovasi ‘Maya Si Tekmas’

Kalau bisa, masyarakat dilayani tapi tidak bisa karena terbentur anggaran per 31 des 2019. Jadi untuk sementara yang dinonaktifkan tersebut harus mandiri. (arz)