Persoalan Pendidikan Dominasi Laporan ke Ombudsman Bali Sepanjang 2019

Kepala Ombudsman Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Selama tahun 2019 Kantor Ombudsman Perwakilan Bali menangani 96 laporan atau pengaduan dari masyarakat. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2018 lalu yang mencapai 129 laporan.

“Laporan didominasi dengan dugaan mal-administrasi di sektor pendidikan, kepegawaian dan pertanahan agraria,” terang Kepala Ombudsman Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Senin (23/12/2019) di Denpasar.

Dari 96 laporan, sebanyak 85 telah ditindaklanjuti. Dugaan mal-administrasi mendominasi seperti penundaan berlarut 23 laporan, penyimpanan prosedur 23 laporan dan tidak memberikan pelayanan 20 laporan.

Kemudian masalah pendidikan 24 laporan, agraria pertanahan 15 laporan dan kepegawaian 1 laporan.

Dikatakan, setiap laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk, diterima oleh Keasistenan Penerimaan Verifikasi Laporan (PVL) untuk kemudian dilakukan penelitian dan investigasi oleh Ombudsman sebelum memfasilitasi dan memediasi para pihak.

“Setelah kita terima laporan itu, kita kategorikan apakah ini laporan respon cepat atau membutuhkan penanganan lebih mendalam. Karena membutuhkan verifikasi data dan kalrifikasi ke instansi terlapor,” jelas Umar.

Kategori laporan respon cepat ini didominasi sektor pendidikan terutama pada saat PPDB. Disusul sektor kesehatan baik asuransi BPJS dan pelayanan kesehatan, laporan sektor Infrastruktur termasuk perbaikan yang harus segera diselesaikan.

“Sektor pendidikan mendominasi, sebagai contoh ada orangtua murid ditolak dengan alasan tertentu. Ombudsman membangun komunikasi dengan Dinas Pendidikan termasuk soal pungutan diluar aturan,” ungkap pria asal Solor, NTT ini.

Untuk mendorong agar pemerintah daerah mewujudkan Good Governance, Ombudsman Bali melakukan kajian dan merekomendasikan ke pemerintah setempat. Selain itu sebagai edukasi bagi masyarakat, Ombudsman melakukan sosialisasi peran Ombudsman di masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, pada tahun 2019 Ombudsman Bali mendapat pagu anggaran dari APBN sebanyak Rp. 736.947.900. Dari jumlah ini terealisasi sebanyak Rp. 731.467.258 atau 99,26 persen dengan pencapaian penyelesaian laporan sebanyak 85 laporan atau 89 persen.

BACA JUGA:  Kompol Doddy Monza Sebut Tak Ada Peningkatan Kasus di Wilayahnya

“Kita lakukan sosialisasi peran Ombudsman di masyarakat, termasuk menempatkan OVL on the spot untuk menerima laporan dan sosialisasi peran Ombudsman ke masyarakat,” papar Umar yang telah dua periode menahkodai Ombudsman Bali ini.

Ombudsman Bali masih menangani 11 laporan tersisa dari 96 laporan yang masuk dan telah ditangani. Ditargetkan sebelum tahun 2020 laporan yang tersisa segera diselesaikan dengan peran aktif pelapor dan instansi terlapor.

“Kita ingin 11 laporan yang tersisa ini selesai sebelum tutup tahun. Kadang kita ingin secepatnya tapi ada kendala dari pelapor ataupun institusi jadi ini soal waktu. Secara nasional Provinsi Bali urutan kedua penyelesaian laporan Provinsi Aceh,” kata Umar. (agw)