Pemkot Denpasar Bersinergi dengan Menpan RB Gelar Workshop PMPRB 2019

Ronald Andrea Annas saat tampil sebagai pembicara dalam Workshop PMPRB 2019 di Pemkot Denpasar.

Beritabalionline.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Kota Denpasar, bersinergi dengan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menggelar Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2019.

Workshop yang diikuti seluruh pimpinan OPD dan Kasubag Perencanaan di lingkungan Pemkot Denpasar itu dilaksanakan di Gedung Santi Graha Denpasar, Senin (23/12/2019).

Sekretaris Inspektorat Kota Denpasar, Ir. Nyoman Raka Arwita saat membuka kegiatan workshop, mengatakan,  Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut dikatakan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen, yakni Pengungkit (enablers) dan Hasil (results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit.

“Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan,” jelasnya.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Selain juga menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Salah satu pembicara yang juga Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas menyebutkan ada tiga sasaran dalam reformasi birokrasi, yakni Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, Pemerintah yang efektif dan efisien, dan Pelayanan publik yang baik serta berkualitas.

BACA JUGA:  Pendatang yang Masuk Bali Lewat Pelabuhan Padangbai Dibatasi

Yang mana Pemerintah yang bersih dan akuntabel itu meliputi menguatnya integritas dan budaya anti korupsi. Juga terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. Berikut terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial.

Selain akuntabel juga di perlukan birokrasi yang kapabel, yakni tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi, demikian Ronald. (tra)