Sidang MK Putuskan Kewenangan Penyidikan OJK Konstitusional

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam sidang memutuskan bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan konstitusional karena sesuai dengan tujuan dibentuknya OJK.

“Keputusan MK dengan demikian menolak gugatan yang disampaikan sejumlah pemohon gugatan antara lain empat orang dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan dua orang dari PT Sunprima Nusantara Pembiayaan,” terang Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo melalui siaran persnya, Rabu (18/12/2019).

Keputusan tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman dengan anggota Aswanto, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams di Gedung MK RI Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Dijelaskan, MK dalam keputusannya menjelaskan bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian.

Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional.

“Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia. Demikian bunyi keputusan MK,” kata Anto Prabowo.

“UU No 21/2011 tentang OJK pada pasal 49, 50, 51 mengatur kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK antara lain mengatur kewenangan penyidikan dalam pengawasan sektor jasa keuangan,” tegasnya. (agw)

BACA JUGA:  Setelah Bapak, Menyusul Anak Masuk Penjara karena Terseret Kasus Narkoba