Wujudkan Sistem Perhubungan Darat Terintegrasi, Pemkot Denpasar Tandatangani MoU dengan Kemenhub

Wakil Wali Kota, IGN Jaya Negara menandatangani MoU dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Beritabalionline.com – Sebagai upaya membangun sistem perhubungan darat yang terintegrasi, Pemerintah Kota Denpasar menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiyadi bersama Pemprov Bali dan Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, yang terdiri atas pembelian jasa pelayanan Buy The Service (BTS) dengan jenis layanan transportasi Bus Rappid Transit (BRT) di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Menteri Perhubungan dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi mengatakan, angkutan umum perkotaan di berbagai kota di Indonesia semakin kehilangan daya tariknya. Akibatnya, jumlah penumpang angkutan perkotaan semakin turun.

Dijelaskan, penandatanganan MoU ini adalah suatu bukti komitmen Pemerintah Pusat untuk mengembangkan transportasi umum berbasis jalan di Indonesia. Melalui program buy the service dan pemberian bantuan bus BRT diharapkan dapat menjadi stimulan bagi Pemerintah Daerah, baik eksekutif maupun legislatif untuk menaruh perhatian lebih terhadap angkutan umum.

Dengan demikian, lanjut dia, angkutan umum nantinya akan memberi manfaat besar bagi lingkungan, ekonomi dan juga kualitas hidup masyarakat. “Stimulan yang dilakukan Pemerintah Pusat ini saya harap dapat direspon secara maksimal oleh Pemerintah Daerah serta dilanjutkan pengembangannya,” kata dia.

Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di 5 Kota Percontohan (Medan, Palembang, Surakarta, Yogyakarta dan Denpasar) merupakan tahap awal dari program penanganan revitalisasi angkutan umum dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2019, kami juga memberikan bus bantuan BRT kepada 4 Pemerintah Daerah (Kalimantan Selatan, Lampung, Kota Palembang dan Kota Pekanbaru) untuk menjadi stimultan pelaksanaan angkutan umum perkotaan, demikian Budi Setiyadi.

BACA JUGA:  31 Ribu Dosis Vaksin Corona Tiba di Bali dengan Pengawalan Ketat

Wakil Wali Kota Denpasar, I.GN Jaya Negara mengapresiasi penandatanganan MoU antara Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub dengan Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar, terkait Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan.

“Hal ini sebagai langkah strategis dalam membentuk sistem perhubungan darat yang terintegrasi dengan dukungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah baik dari segi manajemen maupun sarana prasarananya,” ujar Jay Nergara.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Denpasar memiliki komitmen besar dalam membangun transportasi berkelanjutan. Tentunya pembangunan ini wajib memenuhi tiga aspek utama, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan.

“Harapan kami tentu kerjasama ini nantinya dapat berjalan dengan baik, membangkitkan lagi minat masyarakat berkendaraan umum yang tentu saja berdampak kepada kemudahan masyarakat, ketertiban lalu lintas dan menekan polusi di perkotaan,” ucap Jaya Negara. (tra)