Empat Persen Pelajar di Indonesia Terpapar Opini Radikal, dan Guru 46 Persen

Peserta FGD penanggulangan radikalisme dan terorisme. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Pulau Bali sebagai destinasi wisata internasional yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing pernah dua kali menjadi sasaran aksi terorisme yakni peristiwa Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Dampak dari aksi tersebut berimbas pada anjloknya perekonomian di wilayah Bali.

“Aksi teror bom akibat adanya paham yang menganggap bahwa dirinya paling benar sehingga melakukan aksi terorisme dan menganggap hal tersebut merupakan syariat islam,” kata Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol Wahyu Suyitno saat memberikan sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Room Yudistira Hotel Grand Santhi, Jalan Patih Jelantik Denpasar, Rabu (4/12/2019).

Dikatakan, mengantisipasi aksi teror kembali terjadi di wilayah Bali, Polda Bali kemudian membentuk tim khusus. Kendati demikian, peran seluruh elemen juga sangat penting untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di wilayah Bali.

“Masyarakat Bali adalah masyarakat yang welcome dengan tidak memandang bagaimana para pendatang, sementara para pelaku terorisme tinggal pada tempat-tempat yang terpencil sehingga sulit terlacak. Sehingga dalam hal tersebut polisi memerlukan bantuan dari seluruh elemen masyarakat,” terang Dir Intelkam.

FGD dengan mengangkat tema “Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Wilayah Bali” ini diikuti sebanyak 135 orang dengan menghadirkan narasumber I Gusti Agung Ngurah Sudarsana selaku Kepala Kesbangpol Provinsi Bali, I Nyoman Lastra selaku Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, M. Saifuddin Umar LC alias Abu Fida selaku Tokoh Agama, AKBP. I Made Witaya selaku Kasubdit I Dit Reskrimum Polda Bali, serta Dr. Putu Jaya Suartama selaku Ketua Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme Provinsi Bali.

Usai sambutan Dir Intelkam dilanjutkan dengan penyampaian materi “Peran Pemprov Bali dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme” oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana.

BACA JUGA:  Jaga Keamanan Wilayah Terkait Wabah Corona, TNI dan Polri di Klungkung Gelar Patroli

“Paham radikal adalah paham orang yang tidak beragama, di mana orang-orang tersebut mengambil ayat-ayat untuk melakukan pembenaran. Contohnya kata “Hijrah” digunakan untuk melakukan pembenaran terhadap aksi radikal yang dilakukan,” ucapnya.

Ditambahkan, Pancasila adalah ideologi yang harus disepakati bersama. Di mana pada sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa telah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bukan menggunakan Piagam Jakarta.

“Kesbangpol akan membuat sebuah program untuk masyakat Bali dengan tujuan untuk pelaporan Kamtibmas yang terjadi di wilayah Bali. Bali sendiri sejak dulu melaksanakan toleransi,” tuturnya.

Selanjutnya Ka Kanwil Kemenag Provinsi Bali I Nyoman Lastra menyampaikan materi “Intoleransi Radikalisme dan Terorisme dengan sudut pandang Agama”.

Menurutnya, berdasarkan Hassanuddin Ali Founder and CEO Alavara Research Center khusus dari kalangan guru dan pelajar di wilayah Indonesia sebanyak 50 persen pelajar telah memiliki opini intoleran dan 4 persen memiliki opini radikal, sedangkan 37,77 persen guru memiliki sifat intoleran dan 46 persen memiliki sifat radikal.

Lebih jauh dijelaskan, agama tidak pernah mengajarkan untuk saling menyakiti namun sekarang kenapa sekarang saling menyakiti. Agama memiliki esensi yang sangat tinggi dalam bangsa Indonesia, di mana 100 persen orang Indonesia beragama.

“Tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling menyakiti maupun saling membunuh. Agama itu moderat, di mana moderasi beragama agar dikedepankan. Kita harus sepakat di era ini semua menunjukan semangat beragama yang sangat tinggi sehingga menimbulkan pertentangan. Moderasi beragama sebagai roh pembangunan bangsa kedepannya,” ujarnya.

Dilanjutkan penyampaian materi tentang “Optimalisasi tugas pencegahan radikalisme dan terorisme oleh FKPT” oleh Ketua FKPT Provinsi Bali, Dr. Putu Jaya Suartama.

“Saya ciptakan sebuah program satu komando untuk mensinergitaskan seluruh unsur pengamanan yang ada di wilayah Bali agar dapat satu komando perintah untuk menjaga situasi kamtibmas,” jelasnya.

BACA JUGA:  Sempat Dilaporkan Hilang Terseret Arus Pantai Batu Bolong, WNA Amerika Ditemukan Selamat

“Bali terlalu welcome sehingga para pelaku pencurian dari warga negara asing khususnya Rusia dapat melakukan aksinya di Bali. Saya berharap tidak ada lagi Bom Bali 3, cukup Bom Bali 1 dan 2 agar tidak berkelanjutan,” lanjutnya.

Sementara Direskrimum Polda Bali yang diwakili AKBP I Made Witaya selaku Kasubdit I Dit Reskrimum Polda Bali menyampaikan materi “Peran Polda Bali di bidang penegakan hukum terkait intoleransi radikalisme dan terorisme”.

Dalam paparan disampaikan bahwa aksi teror yang terjadi di Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu terorisme terstruktur, leaderless jihad/lone wolf dan radikalisme/intoleransi. Di Bali kasus teror terjadi pada tahun 2002 dan 2005.

“Faktor ekonomi tidak menjamin terjadinya aksi terorisme contohnya kasus bom di Surabaya. Media sosial juga mempunyai peran sebagai sarana untuk mempengaruhi dan menciptakan aksi terorisme,” jelasnya.

Dalam kegiatan juga dihadiri oleh FKPD Provinsi Bali, perwakilan Binda Bali, perwakilan Kanwil Kumham Provinsi Bali, FKUB Provinsi Bali, MDA Provinsi Bali, Ketua Pecalang Bali, ASITA Bali, FKPD Kab/Kota SARBAGITA, perwakilan Rektor/Dekan/Dosen Universitas /Politeknik di wilayah Bali, perwakilan mahasiswa/BEM se Bali.

Kemudian perwakilan Kepala Sekolah/Guru, perwakilan pelajar/OSIS, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, perwakilan Keagamaan Provinsi Bali, Ormas keagamaan, PHRI Bali, Pimpinan Ponpes, Aktivis/LSM, perawakilan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas Denpasar, Takmir masjid dan personel Dit Intelkam Polda Bali. (agw)