Terlibat Kasus Mafia Tanah, Oknum Notaris Dijebloskan ke Penjara

Oknum notaris (tengah) yang dijebloskan ke Rutan Polda Bali.. (foto : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Oknum notaris bernama I Putu Hamirta (54) ditangkap Polda Bali karena diduga terlibat kasus mafia tanah. Modus yang dilakukan Hamirta membantu Made Kartika (tersangka lain) membuat dokumen sertifikat hak milik (SHM) palsu.

“Tersangka mengetahui dan membantu pada saat pembuatan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) menggunakan SHM fotokopi, bukan SHM asli,” terang Direskrimum Polda Bali Kombes Pol. Andi Fairan, di Denpasar, Selasa (26/11/2019).

Kasus yang menjerat Hamirta berawal adanya transaksi tanah dengan nomor SHM 8842 antara AA Ketut Gede (penjual) dengan Kho Tjauw Tiam pada tanggal 24 Februari 2015 silam. Pada tanggal 15 Oktober 2016, AA Ketut Gede meninggal.

Satu tahun kemudian setelah AA Ketut Gede meninggal, tiba-tiba terjadi transaksi jual beli dengan obyek yang sama yang dilakukan tersangka Made Kartika dengan mengaku sebagai AA Ketut Gede.

“Disinilah peran tersangka Hamirta. Dia berangkat ke Jakarta seolah-olah minta tandatangan kepada penjual untuk PPJB,” tutur Kombes Andi Fairan.

Setelah PPJB dipegang, Made Kartika mendatangi Polresta Denpasar untuk membuat surat laporan kehilangan atas SHM 8842. Laporan surat kehilangan tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan SHM pengganti.

Namun aksi Made Kartika diketahui anak kandung korban bernama Kho Tjau Tiam (42) pada bulan Juni 2018. Anak almarhum heran karena telah terbit sertifikat pengganti, padahal sertifikat asli masih tersimpan di Notaris Putra Wijaya. Kasus ini lalu dilaporkan ke Polda Bali.

“Untuk tersangka I Made Kartika kasusnya telah dilimpahkan kepada JPU Kejati Bali,” jelas Dirkrimum.

Tersangka dijerat dengan tindak pidana membuat surat palsu, memalsukan surat, menggunakan surat palsu, menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik, memalsukan surat autentik, membantu melakukan kejahatan dan melakukan permufakan jahat secara bersama-sama sesuai pasal 263 (1)(2), pasal 266 (1)(2), pasal 264 ayat 1 ke 1e, pasal 56 ke 1e dan pasal 88 KUHP. *agw