Bea Cukai Perketat Peredaran Arak

Plh. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Nusra, Sulaiman. (foto : Agung Widodo)

Beritabalionline.com – Perkembangan minuman fermentasi beralkohol asli Indonesia kian populer. Tak hanya sekadar bisa dinikmati pada acara budaya dan adat saja, namun juga oleh warga masyarakat secara luas.

“Salah satunya adalah arak Bali yang kini semakin berkembang. Arak Bali merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Bali, sehingga diharapkan juga bisa mampu menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal juga,” kata Sulaiman, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, sekaligus Plh. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Nusra, Selasa (26/11/2019).

Dikatakan, di Bali, petani arak banyak di daerah Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Namun demikian lanjutnya, saat ini, arak Bali sering disalah gunakan penggunaannya oleh masyarakat.

“Inilah yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Bali untuk meminimalisir penyalahgunaan penggunaan arak Bali,” sebutnya.

Oleh karena itu, Bea Cukai Bali Nusra mempunyai inisiatif dengan menggandeng dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk memfasilitasi petani MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) tradisional.

“Di samping arak yang sering disalah gunakan penggunaannya, alasan kami berinisiatif untuk bersinergi dengan Pemprov Bali adalah meningkatkan kesejahteraan petani arak. Tingginya konsumsi minuman beralkohol di Bali, dan minuman beralkohol masih didominasi oleh minuman beralkohol asal impor,” ungkap Sulaiman.

“Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi kami Bea Cukai yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri,” tambahnya.

Skema yang nantinya akan digunakan untuk memfasilitasi produksi MMEA tradisional arak yang pertama adalah dengan skema Orang Tua Asuh. Dalam skema ini, petani yang selama ini membuat bahan baku arak Bali akan dikumpulkan dalam suatu wadah Koperasi Subak/Desa Arak.

Koperasi inilah yang akan berperan untuk mengumpulkan bahan baku arak dari petani-petani lokal. Selanjutnya dari Koperasi Subak Arak ini akan menyalurkan bahan baku ke pabrik yang mempunyai ijin operasi untuk pengolahan dan pengemasan lebih lanjut.

“Pabrik yang dimaksud di sini adalah pabrik yang telah berijin dan memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai),” jelas Sulaiman.

Pada akhirnya arak Bali yang telah diproduksi oleh pabrik tersebut telah dilekati pita cukai dan siap untuk dipasarkan dengan standar kualitas dan mutu yang baik. Skema kedua adalah para petani arak ini juga bisa langsung menjual dan menyuplai bahan baku arak ke pabrik.

“Sebenarnya tujuan dari skema ini agar petani arak bisa bekerja sama dengan pabrik, sehingga petani sudah ada pintu untuk menjual. Jadi sudah tidak lagi menjual secara sembunyi-sembunyi, tapi menjual ke pabrik. Pabrik inilah yang nantinya mengolah dan mengemas arak dari petani,” tandasnya. *agw